TEMPO.CO, Jakarta -PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menebus 51,2 persen perusahaan tambang PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (dengan kurs Rp 14.500). Aksi korporasi tersebut setelah Inalum melunasi transaksi divestasi saham Freeport, Jumat, 21 Desember 2018.
"Ini merupakan momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Kepemilikan mayoritas ini akan kami gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Presiden Joko Widodo, Jumat, 21 Desember 2018.
BACA: Divestasi Saham, Freeport McMoran: Menguntungkan Kedua Pihak
Untuk menguasai saham Freeport Inalum menerbitkan obligasi valuta asing senilai US$ 4 miliar atau Rp 58 triliun. Selain membeli saham, sisa hasil obligasi digunakan untuk refinancing. Inalum menunjuk BNP Paribas, Citigroup, dan MUFG untuk menjadi koordinator underwriter atau penjamin emisi penerbitan obligasi. Sedangkan CIMB, Maybank, SMBC Nikko, dan Standard Chatered Bank ditunjuk sebagai mitra underwriter.
Pasca transaksi saham, Freeport kini mengantongi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK operasi produksi. Jokowi mengatakan syarat lain untuk mendapatkan IUPK sudah dituntaskan. Adapun izin usaha khusus operasi produksi baru bisa didapatkan Freeport jika empat syaratnya telah dipenuhi yakni, pelunasan transaksi divestasi 51 persen, kewajiban membangun smelter dalam lima tahun disepakati, kewajiban perubahan rezim kontrak karya ke IUPK disepakati, serta penerimaan negara harus lebih besar setelah perubahan rezim.
"Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja," kata Jokowi.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin memastikan perusahaan akan memberikan sebesar 10 persen sahamnya untuk pemerintah daerah Papua. Sebanyak 7 persen saham akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk Provinsi Papua. Porsi pemerintah daerah akan diberikan bertahap. Inalum menunggu pemerintah daerah pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) provinsi dan kabupaten.
Baca berita tentang Freeport lainnya di Tempo.co.
VINDRY FLORENTIN
