TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 738 sistem informasi pemain financial technologi atau fintech ilegal. Sistem fintech yang diblokir sepanjang 2018 itu terdiri dari 211 situs dan 527 aplikasi pada Google Playstore.
BACA: Fintech Permudah Generasi Milenial Lakukan Transaksi
Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu mengakui pemblokiran yang dilakukan Pemerintah terhadap situs dan aplikasi ilegal fintech paling banyak terjadi pada Desember 2018.
Pria yang akrab disapa Nando tersebut mengemukakan sejak 1 sampai 20 Desember 2018, ada 134 situs dan 216 aplikasi pada Google Playstore yang diblokir Pemerintah.
"Menurut data per 20 Desember 2018, pada bulan Januari sampai dengan Juli 2018 tidak ada website dan aplikasi yang diblokir. Namun, pada September 2018 Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 77 website," tuturnya, Kamis, 20 Desember 2018.
Sementara itu, pada Agustus 2018 ada 140 aplikasi pada Google Playstore yang diblokir. Berikutnya pada September 2018, sebanyak 171 aplikasi diblokir Pemerintah.
"Pemblokiran dilakukan Kemkominfo berdasarkan permintaan OJK selaku instansi pengawas dan pengatur pada sektor jasa keuangan. Selain itu, pemblokiran juga dilakukan atas dasar aduan masyarakat melalui aduan konten serta penelusuran mesin AIS Kemkominfo," katanya.
BACA: OJK Disebut Berwenang Penuh Sebut Nama Pinjaman Online Nakal
Dia mengimbau masyarakat agar tidak segan melaporkan pemain fintech yang tidak terdaftar di OJK. Pelaporannya, menurut Nando bisa dilakukan melalui situs aduankonten.id atau melalui akun twitter @aduankonten. "Kalau sudah ada laporan, Satgas Waspada Investasi Ilegal yang terdiri dari 13 lembaga/kementerian bisa menindaklanjuti," ujarnya.
