Luhut Bandingkan Panjang Jalan Tol di Masa Jokowi dan Orde Baru

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Kulon Progo - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pembangunan jalan tol di Indonesia selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Jusuf Kalla mencapai 671 kilometer.

    Baca: Luhut Dongkol Namanya Disebut-sebut di Laporan Coalruption

    "Sekarang, baru empat tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah membangun jalan tol 671 kilometer," kata Luhut di sela-sela meninjau percepatan pembangunan proyek New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Rabu malam, 19 Desember 2018.

    Sementara bila dibandingkan dengan di masa orde baru, 216 kilometer jalan tol yang terbangun. Hal tersebut, kata Luhut, menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Pembangunan infrastruktur itu, menurut Luhut, sangat penting untuk menekan biaya logistik. "Memang orang tidak makan beton, itu betul. Tapi makanan lewat di atas beton itu sehingga harga pangan turun," ucapnya.

    Oleh karena itu, kata Luhut, keberadaan infrastruktur sangat vital. "Kalau jalan tol tidak ada, harga pangan naik karena biaya transportasi mahal. Jadi infrastruktur itu merupakan hal yang sangat vital dalam suatu negara supaya ekonominya maju."

    Pada tahun 2019, Luhut mengatakan, Presiden Jokowi akan memfokuskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur saat ini. "Pembangunan infrastruktur dan SDM harus seimbang supaya saling mengisi," katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah selama periode 2015-2018 merupakan pilihan logis untuk mengejar ketertinggalan daya saing infrastruktur Indonesia. "Mengingat daya saing infrastruktur Indonesia yang rendah dibanding banyak negara lain, prioritas pembangunan infrastruktur merupakan sebuah pilihan logis," tuturnya.

    Menurut Basuki, pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah melalui 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan didukung baik, melalui APBN, BUMN, maupun pihak swasta sebagai mitra. Proyek tersebut, menurut dia, antara lain 64 ruas tol, 51 bendungan, 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), 7 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Program Satu Juta Rumah.

    Baca: Luhut Tanggapi Susi: Larangan Plastik Jangan Matikan Industri

    Basuki mengatakan, dalam kurun empat tahun terakhir percepatan pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan pemerintahan saat ini secara lebih merata. "(Pembangunan infrastruktur) tidak hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali, tetapi di seluruh Indonesia," ucapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut Gojek.