TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi mengkritisi neraca perdagangan Indonesia yang kembali mengalami defisit karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat defisit neraca dagang US$ 2,05 miliar. Angka itu disebut-sebut sebagai defisit tertinggi sepanjang lima tahun terakhir.
Baca: Prabowo Sebut RI Bakal Punah, Luhut: Jangan Asal Ngomong
Baca Juga:
Direktur Konsolidasi Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Fuad Bawazier menilai defisit neraca perdagangan Indonesia itu karena saat ini Indonesia tidak memiliki ekspor andalan. "Pertama, defisit itu karena ekspor kita melemah, kita tidak punya ekspor andalan," ucapnya dalam diskusi bertajuk "Nestapa Ekonomi Indonesia 2018" di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.
Fuad Bawazier lalu membandingkan kondisi saat ini dengan perekonomian di era orde baru. "Di era orde baru, kita punya komoditas ekspor andalan dan dikawal oleh pemerintah dan itu berhasil seperti playwood dan tekstil jalan," katanya.
Saat ini, Fuad Bawazier menilai kebijakan ekonomi untuk menaikkan nilai ekspor serta valuta asing tidak dijalankan dengan baik dan tidak dikawal. Walhasil defisit nerara perdagangan tidak bisa dihindari.
Mantan menteri keuangan juga menilai penerapan B20 atau pencampuran 20 persen minyak sawit ke solar tidak berdampak besar. Bahkan malah jadi bahkan penyebab terbesar defisit dagang saat ini disumbang oleh sektor migas.
"Untuk mengurangi neraca perdagangan makanya ada B20, itu gak jalan. Kalau dikasih B20, rusak mesin kita. Itu (kebijakan B20) memang untuk bantu harga sawit yang jatuh," ujar Fuad Bawazier.
Menurut Fuad Bawazier, migas yang selalu menjadi penyebab defisit neraca perdagangan karena pada saat ini masih kurang eksplorasi sehingga pemerintah selalu melakukan impor BBM. Dia menjelaskan, defisit neraca perdagangan itu berkaitan dengan impor BBM, Indonesia konsumsi sekitar 1,6 juta barel namun produksi hanya 750 ribu barel.
Selain itu, kata Fuad Bawazier, tindakan koruptif dari pejabat negara juga menjadi penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia sehingga menghambat kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.
Adapun mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) Kwik Kian Gie dalam diskusi tersebut mengatakan hingga saat ini korupsi di lingkungan pemerintah justru semakin marak dan berdampak kepada kebijakan ekonomi. Yang paling parah pencegahan korupsi itu belum terpikirkan caranya hingga kini.
Baca: Iklan Prabowo-Sandiaga pun Buat Ketua Ikatan Arsitek Tersinggung
Oleh karena itu, menurut Kwik, harapan baru untuk membenahi ekonomi Indonesia ada di pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiag Uno. "Jika terpilih nanti, Prabowo - Sandi segera harus melakukan langkah konkret baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kebijakan ekonomi," ujarnya.
ANTARA
