Sudirman Said: Perbaiki Neraca Dagang, Mandatori B20 Tak Cukup

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said,  di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)

    Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sudirman Said ikut berkomentar mengenai kebijakan pemerintah soal mandatori B20 atau mencampur solar dengan minyak sawit 20 persen. Ia menilai langkah itu tak cukup untuk bisa memperbaiki kondisi neraca dagang yang tengah terpuruk saat ini.

    Baca juga: Sudirman Said Sebut Rp 150 Triliun APBN Rawan Dikorupsi

    "Saya bukan ekonom, tapi seolah-olah defisit itu bisa diselesaikan dengan menambah porsi sawit dalam solar (B20). Padahal perlu juga persiapan alat, sistem dan struktur," kata Sudirman saat menjadi pembicara dalam acara acara "lndonesia Clean Energy Outlook: Reviewing 2018, Outlooking 2019" di Graha Bimasena, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Desember 2018.

    Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, pada November 2018, neraca perdagangan kembali mengalami defisit sebesar US$ 2,05 miliar. Defisit ini, menjadi catat buruk yang dicapai pemerintah sejak 2013.

    Dalam catatan Badan Pusat Statistik, pangkal dari defisit tersebut adalah sektor minyak dan gas (migas). Di sektor ini, impor migas pada 2018 tercatat terus membesar hingga mencapai US$ 1,5 miliar. Adapun sepanjang Januari hingga November 2018, defisit mencapai US$ 12,15 miliar.

    Sudirman menyesalkan langkah pemerintah yang baru mengeluarkan kebijakan mandatori B20 setelah kondisi nilai tukar rupiah memburuk. Padahal seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah. Sebabnya, sejak masa pemerintahan Orde Baru, seluruh ahli di bidang migas telah mengetahui bahwa di sektor energi ini akan terjadi kesenjangan antara produksi dengan konsumsi.

    Dengan kondisi tersebut, ke depan lifting migas tentu akan berkurang sehingga bisa dipastikan kebutuhan akan minyak domestik harus disokong dari impor. Karena itu, ia menilai semestinya pemerintah telah mengetahui hal ini.

    "Bukankah diketahui ketergantungan pada impor akan menyentuh kebijakan moneter dan neraca perdagangan. Harusnya pemerintah tahu mengenai hal ini," kata dia.

    Sudirman Said yang kini menjabat Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ini juga mengatakan sebaiknya pemerintah mulai memikirkan untuk mengikuti tren pada energi terbarukan. Apalagi, ke depan, ruang gerak dirty energi dari migas diprediksi oleh banyak pihak akan semakin sempit ruang geraknya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.