Luhut Pandjaitan Bantah Coalruption Soal Konflik Kepentingan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

    Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan angkat bicara soal laporan "Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara" yang dikeluarkan Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW. Luhut menjamin tidak ada konflik kepentingan antara dia dengan PT Toba Sejahtra karena sudah tidak lagi mengurusi perusahaan itu.

    Baca juga: Luhut Pandjaitan Akan Berkantor di Sopo Del Usai Pensiun

    "Apanya konflik kepentingan, orang saya sudah enggak ngurus itu lagi sekarang," ujar Luhut di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018. 

    Sebelumnya, laporan bertajuk “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara” keluaran Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW mengungkap bagaimana elite politik atau politically exposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara. Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara. Contohnya Luhut yang membawahi sektor pertambangan dan energi, merupakan pemegang saham Toba Sejahtra. 

    Perusahaan ini, ujar laporan itu, memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU. Beberapa politically-exposed persons (PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.

    “Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi,” kata Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara. “Sektor batu bara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang merugikan rakyat Indonesia."

    Menurut Luhut, sahamnya di Toba Sejahtra dimilikinya sebelum menjadi menteri. Apalagi, perusahaan itu sejatinya adalah perusahaan publik. "Masa saya enggak boleh punya saham waktu saya belum menteri?"

    Luhut pun menegaskan saham di Toba Sejahtera saat itu adalah atas nama dia dan bukan keluarganya. Semua rekam jejak itu, menurut dia, bisa dilihat langsung di keterbukaan informasi lantaran perusahaan itu adalah perusahaan terbuka.

    "Saya punya saham 10 persen, sudah saya jual, bukan keluarga," kata Luhut. "Itu saham Luhut Pandjaitan, periksa saja kan gampang, itu kan public company, kenapa bicara yang aneh-aneh."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.