BPKN Sebut 86 Persen Aduan Selama 2018 di Sektor Perumahan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengecat dinding Hunian Sementara (Huntara) yang sudah siap dihuni di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 11 Desember 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Huntara sebanyak 1.200 unit sudah dapat ditempati sebelum Natal 2018. ANTARA/Basri Marzuki

    Pekerja mengecat dinding Hunian Sementara (Huntara) yang sudah siap dihuni di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 11 Desember 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Huntara sebanyak 1.200 unit sudah dapat ditempati sebelum Natal 2018. ANTARA/Basri Marzuki

    Jakarta - Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak mengatakan selama 2018 laporan paling banyak yang diterima BPKN adalah soal perumahan bodong. Dari 403 laporan yang diterima, sebanyak 350 atau 86 persennya menyangkut masalah perumahan bodong.

    Baca juga: Dirut BTN: Tahun Depan Pembiayaan Perumahan Masih Prospektif

    "Satu tahun terakhir ini tidak jelasnya transaksi di sektor perumahan, masalah pembiayaan, masalah sertifikat rumah, masalah legalitas rumah jadi banyak rumah tidak jelas dijual," kata dia Kementerian Perdagangan, Senin, 17 Desember 2018.

    Menurut Rolas, BPKN telah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas terkait banyaknya perumahan bodong itu. Sebab, menurut Rolas, peran OJK sangat penting dalam mengawasi pembiayaan perbankan.

    "Proses perumahan dari kacamata kami yang paling bertangung jawab dalam hal ini adalah OJK. Kenapa? Karena ini masalah pembiayaan," kata dia.

    Namun, Rolas mengatakan saat pihaknya meminta konfirmasi, OJK menjelaskan itu hanya masalah teknis dan bisa diselesaikan antara nasabah dan bank yang terlibat. "Jawaban mereka adalah itu masalah teknis, itu masalah perbankan dengan nasabahnya. Itu malah yang ada jawaban mereka," tuturnya.

    Selain perumahan, aduan lain yang diterima oleh BPKN yaitu, masalah pembiayaan konsumen sebesar 2,2 persen, jasa pendidikan 1,75 persen, perbankan 1,25 persen, transportasi 1,25 persen dan jasa asuransi sebesar 1,25 persen.

    Tempo berupaya meminta penjelasan dari Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid soal pengaduan di BPKN terkait perumahan. Namun, saat dihubungi, Khalawi belum bisa memberikan penjelasan lantaran masih berada di jalan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.