Jokowi Sebut Elektabilitasnya Turun Terpengaruh Harga Komoditas

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) memberikan pengarahan kepada Babinsa Kodam XIV/Hasanuddin. di Universitas Jambi, Jambi, Ahad, 16 Desember 2018. Jokowi juga meminta para Babinsa ikut mengawal pelaksanaan program Dana Desa. Biro Pers Setpres

    Presiden Jokowi (tengah) memberikan pengarahan kepada Babinsa Kodam XIV/Hasanuddin. di Universitas Jambi, Jambi, Ahad, 16 Desember 2018. Jokowi juga meminta para Babinsa ikut mengawal pelaksanaan program Dana Desa. Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jambi - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal penurunan elektabilitasnya dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal ini, menurut Jokowi, tak lepas dari tren penurunan harga komoditas.

    Baca: Jokowi Bahas Sawit dan Perikanan dengan PM Kepulauan Solomon

    "Kenapa (elektabilitas) kita di Sumatera turun? Termasuk di Jambi turun, walau sedikit? Problemnya karena harga komoditas turun CPO (crude palm oil) turun, karet turun," kata Jokowi Jokowi di Hotel Abadi, Jambi, Ahad, 16 Desember 2018. "Turun kok ditepuktangani. Bagaimana?"

    Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberi pembekalan kepada calon anggota legislatif dan rapat Tim Kampanye Daerah (TKD) di Jambi. Ia menyebutkan tren penurunan harga komoditas global yang pada akhirnya membuat kepuasan publik dan elektabilitasnya menurun.

    Padahal, menurut Jokowi, fluktuasi harga komoditas terkait erat dengan tren di pasar global. "Harga kelapa turun, harga global turun. Pemerintah tidak mungkin menguasai pasar global karena itu mekanisme pasar," ucapnya.

    Jokowi lantas memberi contoh, komoditas sawit asal Indonesia dilarang di Uni Eropa. "Di-banned, di-block. Karena di sana ada bisnis yang mirip-mirip kelapa sawit yaitu minyak bunga matahari di Prancis. Untuk melindungi itu (minyak mirip kelapa sawit seperti minyak bunga matahari), minyak kita dipersulit," katanya.

    Selain lobi dengan negara mitra dagang, pemerintah juga terus mengeluarkan regulasi untuk mendorong industri sawit di dalam negeri. Yang teranyar adalah Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan mengenai tarif pungutan ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah serta produk turunan.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan setelah Kementerian Keuangan mengikuti rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal pungutan ekspor sawit. Keputusan tersebut juga diambil dengan mendasarkan pada harga CPO di tingkat internasional yang kini tengah mengalami depresiasi hingga berada di bawah angka US$ 500 per ton.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, meski saat ini pungutan ekspor berada pada angka US$0, namun ke depan pungutan tersebut bisa berubah mengikuti perkembangan harga internasional. "Artinya, kalau ada perubahan kenaikan harga lagi maka tarif akan dilakukan adjustment (penyesuaian) sesuai dengan tertera dalam PMK," kata dia, Rabu, 5 November 2018 lalu.

    Baca: Jokowi Minta Babinsa Turut Kawal Pelaksanaan Dana Desa

    Lebih jauh Jokowi menjelaskan, sebetulnya pemerintah tak tinggal diam menghadapi perkembangan di pasar global ini. Pihaknya juga telah beberapa kali melakukan negosiasi perdagangan dengan sejumlah negara mitra datang. "Ini sebenarnya urusan bisnis, terus kita mau apa?" kata Jokowi.

    ANTARA | DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.