Jokowi Sebut Elektabilitasnya Turun Terpengaruh Harga Komoditas

Presiden Jokowi (tengah) memberikan pengarahan kepada Babinsa Kodam XIV/Hasanuddin. di Universitas Jambi, Jambi, Ahad, 16 Desember 2018. Jokowi juga meminta para Babinsa ikut mengawal pelaksanaan program Dana Desa. Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jambi - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal penurunan elektabilitasnya dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal ini, menurut Jokowi, tak lepas dari tren penurunan harga komoditas.

Baca: Jokowi Bahas Sawit dan Perikanan dengan PM Kepulauan Solomon

"Kenapa (elektabilitas) kita di Sumatera turun? Termasuk di Jambi turun, walau sedikit? Problemnya karena harga komoditas turun CPO (crude palm oil) turun, karet turun," kata Jokowi Jokowi di Hotel Abadi, Jambi, Ahad, 16 Desember 2018. "Turun kok ditepuktangani. Bagaimana?"

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberi pembekalan kepada calon anggota legislatif dan rapat Tim Kampanye Daerah (TKD) di Jambi. Ia menyebutkan tren penurunan harga komoditas global yang pada akhirnya membuat kepuasan publik dan elektabilitasnya menurun.

Padahal, menurut Jokowi, fluktuasi harga komoditas terkait erat dengan tren di pasar global. "Harga kelapa turun, harga global turun. Pemerintah tidak mungkin menguasai pasar global karena itu mekanisme pasar," ucapnya.

Jokowi lantas memberi contoh, komoditas sawit asal Indonesia dilarang di Uni Eropa. "Di-banned, di-block. Karena di sana ada bisnis yang mirip-mirip kelapa sawit yaitu minyak bunga matahari di Prancis. Untuk melindungi itu (minyak mirip kelapa sawit seperti minyak bunga matahari), minyak kita dipersulit," katanya.

Selain lobi dengan negara mitra dagang, pemerintah juga terus mengeluarkan regulasi untuk mendorong industri sawit di dalam negeri. Yang teranyar adalah Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan mengenai tarif pungutan ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah serta produk turunan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan setelah Kementerian Keuangan mengikuti rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal pungutan ekspor sawit. Keputusan tersebut juga diambil dengan mendasarkan pada harga CPO di tingkat internasional yang kini tengah mengalami depresiasi hingga berada di bawah angka US$ 500 per ton.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, meski saat ini pungutan ekspor berada pada angka US$0, namun ke depan pungutan tersebut bisa berubah mengikuti perkembangan harga internasional. "Artinya, kalau ada perubahan kenaikan harga lagi maka tarif akan dilakukan adjustment (penyesuaian) sesuai dengan tertera dalam PMK," kata dia, Rabu, 5 November 2018 lalu.

Baca: Jokowi Minta Babinsa Turut Kawal Pelaksanaan Dana Desa

Lebih jauh Jokowi menjelaskan, sebetulnya pemerintah tak tinggal diam menghadapi perkembangan di pasar global ini. Pihaknya juga telah beberapa kali melakukan negosiasi perdagangan dengan sejumlah negara mitra datang. "Ini sebenarnya urusan bisnis, terus kita mau apa?" kata Jokowi.

ANTARA | DIAS PRASONGKO






YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

3 jam lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


Minyak Goreng Langka, Faisal Basri: Masalahnya Pemerintah Sembrono Menetapkan Dua Harga CPO

3 jam lalu

Minyak Goreng Langka, Faisal Basri: Masalahnya Pemerintah Sembrono Menetapkan Dua Harga CPO

Faisal Basri menilai kelangkaan minyak goreng curah dan Minyakita terjadi akibat kebijakan pemerintah dalam menetapkan dua harga CPO.


Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

5 jam lalu

Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyinggung kebijakan DMO sawit dan domestic price obligation (DPO).


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

9 jam lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

9 jam lalu

Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

Mobil Esemka akan turut di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Begini kilas balik mobil yang digagas Jokowi.


Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

17 jam lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

21 jam lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

22 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

1 hari lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

1 hari lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur