Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karyawan Antara Tuntut Kenaikan Gaji dan Kejelasan Status Pegawai

image-gnews
Asosiasi Pekerja Antara (Aspek) menggelar aksi di gedung Wisma Antara dan Kementrian BUMN, Kamis, 13 Desember 2018. Tuntutan mereka yakni penetapan pkb 2018-2026, pengangkatan karyawan honorer dan kenaikan gaji. TEMPO/Surti Risanti
Asosiasi Pekerja Antara (Aspek) menggelar aksi di gedung Wisma Antara dan Kementrian BUMN, Kamis, 13 Desember 2018. Tuntutan mereka yakni penetapan pkb 2018-2026, pengangkatan karyawan honorer dan kenaikan gaji. TEMPO/Surti Risanti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah karyawan yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja dari Lembaga Kantor Berita Nasional Antara menggelar demonstrasi di kantornya pada hari Kamis, 13 Desember 2018. Selain menuntut kenaikan gaji, mereka juga mempertanyakan status kepegawaian karyawan kontrak.

Baca: LKBN Antara Sesalkan Tindakan Kekerasan terhadap Wartawannya

Ketua Serikat Pekerja Antara Abdul Ghofur mengatakan tuntutan yang diminta tidak berlebihan. Ia dan rekan-rekan mendesak kenaikan gaji karyawan Antara yang selama ini telah dijanjikan pada Januari 2018.

“Kami sudah dijanjikan kenaikan gaji sesuai dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) 2018, namun sampai sekarang belum ditandatangani oleh direksi," kata Gofur, Kamis, 13 Desember 2018 di kantor Wisma Antara, Jakarta Pusat. "Gaji direksi naik terus-menerus sementara kami karyawan tidak mengalami kenaikan."

Selain itu ada pegawai Antara yang telah mengabdi selama belasan tahun dengan status kontrak, namun hingga kini tak kunjung diangkat statusnya menjadi pegawai tetap. “Kami juga menuntut kepada perusahaan untuk mengangkat karyawan yang PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) atau kontrak menjadi PKWT atau tetap. Bahkan ada rekan kami yang telah mengabdi selama 16 tahun terus menerus dikontrak,” kata Gofur.

Demonstrasi tersebut merupakan aksi kedua setelah sebelumnya digelar pada 4 Desember 2018. Selain menuntut kenaikan gaji sesuai kesepakatan, pengangkatan karyawan honorer, serikat pekerja juga meminta penetapan perjanjian kerja bersama (PKB) 2018 sampai 2020.

Gofur menekankan demonstrasi yang diadakan bertepatan dengan ulang tahun kantor berita Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak bermaksud mencoreng nama baik perusahaan. “Kami tidak akan mengacaukan rumah kami sendiri karena kami juga bagian dari Antara. Di dalam sana sedang berpesta pora, tapi kami memilih untuk di sini memperjuangkan nasib teman-teman kita,” ujar Gofur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ke depan, Gofur berharap Kementerian BUMN selaku pemegang saham media Antara segera mengevaluasi kinerja direksi yang selama ini mengabaikan hak-hak karyawan. Ia juga menyindir acara ulang tahun ke 81 Antara yang merogoh kocek mendatangkan Band Kotak, namun tak bisa menaikkan gaji karyawan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan LKBN Antara Iswahyuni menyatakan pihak manajemen berencana menata ulang sumber daya manusia secara keseluruhan. “Direksi mulai bulan ini akan mulai penataan Sumber Daya Manusia (SDM) secara keseluruhan, termasuk penyelarasan kontrak umum dengan durasi satu waktu,” katanya pada Tempo, Kamis malam, 13 Desember 2018.

Iswahyuni menjelaskan, perusahaan mendasarkan proses pengangkatan status karyawan honorer menjadi karyawan tetap pada aturan, di antaranya harus sesuai kompetensi dasar dan kebutuhan strategis perusahaan. “Bulan ini akan melaksanakan assessment kompentensi dasar kepada seluruh karyawan kontrak non-redaksi," ucapnya.

Baca: Kantor Antara Tolak Hentikan Pameran Foto Reklamasi

Sedangkan, kata Iswahyuni, assessment kompetensi dasar karyawan redaksi Kantor Berita Antara sudah sampai tahap seleksi. "Direksi akan melakukan pengangkatan karyawan kontrak awal tahun 2019."

SURTI RISANTI | RR ARIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

1 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

5 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

5 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

5 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

5 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

6 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Terpopuler: H-4 Lebaran Penumpang di 20 Bandara AP II Melonjak 15 Persen, Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19

17 hari lalu

Sejumlah calon penumpang pesawat antre untuk lapor diri di Terminal 3 Bandara Sekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 19 April 2023. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta memprediksi puncak arus mudik lewat bandara Soetta terjadi mulai H-3 atau Rabu (19/4) dengan pergerakan pesawat yang terjadwal mencapai 1.138 penerbangan dengan total penumpang 164.575 hingga H-1 atau Jumat (21/4). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Terpopuler: H-4 Lebaran Penumpang di 20 Bandara AP II Melonjak 15 Persen, Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19

AP II mencatat jumlah penumpang pesawat angkutan Lebaran 2024 di 20 bandara yang dikelola perusahaan meningkat sekitar 15 persen.


Manajemen Indofarma Blak-blakan soal Kondisi Keuangan hingga Tunggak Gaji dan THR Karyawan

18 hari lalu

Logo Indofarma.
Manajemen Indofarma Blak-blakan soal Kondisi Keuangan hingga Tunggak Gaji dan THR Karyawan

Sekretaris Perusahaan Indofarma, Warjoko Sumedi membeberkan penyebab keuangan perusahaan yang merugi selama tiga tahun belakangan ini.


Indofarma Didesak Karyawan Bayar Kewajiban: THR Sudah, Gaji Masih Kami Usahakan

18 hari lalu

Serikat Pekerja Indofarma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyelamatkan Indofarma Group yang merugi sekaligus memberikan hak-hak para karyawan. TEMPO/Riri Rahayu.
Indofarma Didesak Karyawan Bayar Kewajiban: THR Sudah, Gaji Masih Kami Usahakan

Sekretaris Perusahaan PT Indofarma (Persero) Tbk. Warjoko Sumedi angkat bicara menanggapi desakan para karyawan yang meminta pembayaran gaji dan THR.


Upah dan THR Belum Dibayar, Pekerja Indofarma Desak Manajemen Lunasi Hari Ini

19 hari lalu

Serikat Pekerja Indofarma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyelamatkan Indofarma Group yang merugi sekaligus memberikan hak-hak para karyawan. TEMPO/Riri Rahayu.
Upah dan THR Belum Dibayar, Pekerja Indofarma Desak Manajemen Lunasi Hari Ini

SP PT Indofarma meminta agar manajemen segera memberikan kepastian kapan hak upah dan THR.