TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membenarkan rencana pemerintah membubarkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Simak: Jokowi Murka Pembangunan Kawasan Ekonomi di Batam Lambat
"Ya kurang lebih akan begitu," katanya usai mengikuti rapat terbatas Pengembangan Batam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.
Darmin menjelaskan ada sejumlah masalah yang pemerintah temui terkait progress investasi di Batam, salah satunya adalah dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Menurut Darmin, Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat memutuskan dualisme tersebut harus dihapuskan. "Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh ada dua, baru dualisme hilang," ujarnya.
Darmin menuturkan pemerintah serius menempuh langkah ini dan persiapannya segera dimulai dalam waktu dekat. "Segera. Kami akan usahakan begitu, tahun baru sudah satu," kata dia.
Menurut Darmin, kewenangan yang selama ini dipegang oleh BP Batam akan diambil alih oleh Wali Kota Batam. "Sehingga jadi satu tangannya, enggak dua. Itu saja, sederhana sekali," tuturnya.
Darmin meminta agar tidak ada yang mempersoalkan sejarah pembentukan BP Batam oleh pemerintah pusat. Ia berujar pengembalian kewenangan ke tangan pemerintah daerah ini untuk memperlancar proses investasi di sana.
"Ini untuk menyelesaikan hal yang belum terselesaikan. Enggak usah dianalisis oh ini pemerintah yang bentuk, sekarang pemerintah menyerahkan lagi ke Pemda, pokoknya tujuannya ini menyelesaikan dualisme," kata dia.
Sebelumya, dalam pengantar rapat terbatas Jokowi mengungkapkan kekesalannya lantaran progres investasi di Batam yang dinilai lamban. Padahal, kata dia, pembahasan percepatan pembangunan di Batam sudah dilakukan sejak awal-awal kepemimpinannya namun hasilnya tak memuaskan.
"Pada Desember 2015 kita pernah bicara ini. Januari 2016 kita pernah bicara ini. Maret 2017 kita pernah berbicara ini. Sudah dirapatkan berkali-kali," ucapnya.
Jokowi menjelaskan Batam dan sekitarnya memiliki posisi strategis. Jika dikembangkan secara maksimal akan memiliki daya tarik yang bagus bagi investor. Terlebih pemerintah ingin Batam menjadi kawasan ekonomi khusus.
"Saya minta Menko Perekonomian untuk menyampaikan perkembangan di Batam. Proses transformasi dari free trade zone ke kawasan ekonomi khusus, juga urusan perizinan, kepastian hukum bagi investor, infrastrutur dan masalah lainnya" ujarnya.
