Jokowi Kritik Prosedur Akuntansi Masih Berbelit

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018, di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. ANTARA/Aprillio Akbar

    Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018, di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Ikatan Akuntansi Indonesia untuk menyiapkan prosedur akuntansi berorientasi substansi, bukan performa. Prosedur itu, menurut dia, tidak perlu banyak, namun mesti cepat.

    Baca: Jokowi Dijadwalkan Letakkan Batu Pertama Tol Sigli - Banda Aceh

    "Menurut saya, prinsip akuntansi itu cepat, murah, dan aman. Bukan berorientasi kepada prosedur yang berbelit-belit," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntasi Indonesia  (IAI), di Istana Negara, Jakarta, sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu, 12 Desember 2018.

    Hal ini berkaitan dengan temuan Jokowi mengenai sejumlah prosedur yang lambat di dalam pemerintahan. Misalnya saja terkait pemberian bantuan untuk korban bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan sudah 2,5 bulan uang anggaran untuk membangun kembali rumah korban gempa belum bisa diterima para korban.

    Padahal, duit itu sudah ditransfer kepada pihak yang berkaitan. Belakangan Jokowi menemukan penyebabnya adalah adanya 17 prosedur yang perlu dilalui untuk bisa mencairkan dana tersebut.

    Ke depannya, Jokowi menegaskan administrasi negara harus disederhanakan agar pemimpin di setiap kementerian, lembaga maupun di daerah bisa memutuskan dan merespon secara cepat kalau ada perubahan-perubahan global. “Perubahan global sekarang ini cepat sekali. Kalau kita masih terbentur pada aturan-aturan prosedur yang orientasinya bukan saja output tapi juga outcome, jangan sampai orientasinya pada prosedur,” tuturnya.

    Jokowi mengaku sempat berpikir panjangnya prosedur saat ini dibuat lantaran pikiran curiga dan pikiran negatif. "Sehingga dibuat aturan yang prosedurnya macam-macam," kata dia.

    Namun ternyata, meski aturannya banyak, kata Jokowi, tetap saja masih ada yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, ia menilai prosedur yang panjang itu tidak ada gunanya. “Karena orientasinya adalah tadi kan, akuntabilitas; efisiensi; orientasi hasil dan cepat atau kecepatan,” ucap Jokowi.

    Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan pula sistem akuntansi tidak hanya menghemat biaya langsung, tetapi juga memperbesar opportunity cost. “Mestinya ke sana arahnya."

    Baca: Cerita Gibran Saat Merintis Bisnis, Dilarang Bawa Nama Jokowi

    Jokowi menyebutkan penundaan, kelambatan, kelambanan, dan ketidakberanian pemerintah untuk berinovasi adalah opportunity cost yang sangat besar. "Jangan sampai demi akuntabilitas pelaporan, kemudian kita harus menanggung opportunity cost yang sangat mahal dan kita harus kehilangan kesempatan untuk berinovasi," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.