Cerita Jokowi Bantuan Lombok Lama Cair Karena Banyak Prosedur

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Konferensi Industri Jasa Pengamanan di Istana Negara, Jakarta, 12 Desember 2018. Dalam acara ini turut dihadiri 300 personel satuan pengamanan (Satpam). TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Konferensi Industri Jasa Pengamanan di Istana Negara, Jakarta, 12 Desember 2018. Dalam acara ini turut dihadiri 300 personel satuan pengamanan (Satpam). TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan kecepatan sebagai kunci dalam memenangkan kompetisi di era global yang serba cepat. Menurut dia, dalam persaingan era kini negara besar belum tentu bisa mengalahkan negara kecil dan negara kaya belum tentu mengalahkan negara miskin.

    Baca: Jokowi: APBN Jangan Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

    "Sekarang ini yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat, negara cepat akan mengalahkan negara lambat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntasi Indonesia  (IAI), di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

    Hingga kini, Jokowi mengatakan masih menemukan sejumlah prosedur yang lambat di dalam pemerintahan. Misalnya saja terkait pemberian bantuan untuk korban bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan sudah 2,5 bulan uang anggaran untuk membangun kembali rumah korban gempa belum bisa diterima para korban. Padahal, duit itu sudah ditransfer kepada pihak yang berkaitan.

    "Apa yang saya temukan? Ternyata prosedurnya ada 17. Saya tanya kenapa belum sampai? Dijawab, 'Pak ini yang ini belum, yang ini belum, yang ini, yang ini belum',” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu, 12 Desember 2018. Atas persoalan itu ia lantas memerintahkan agar pencairan anggaran tetap dilaksanakan, tapi tetap menjaga akuntabilitas.

    “Prosedurnya enggak usah banyak-banyak 17, saya minta satu saja. Nyatanya juga bisa itu tetap, tetapi saya minta ini cepat,” kata Jokowi.

    Ia juga menceritakan contoh temuannya di beberapa sekolah maupun kementerian. Kata dia, masih ada guru maupun pegawai yang mesti menghabiskan waktu hingga malam hari untuk menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban perjalanan dinasnya.

    Oleh karena itu, Jokowi mengajak kepada semua pihak untuk membangun ekosistem sehingga semua bisa melangkah lebih cepat. Ia menegaskan, sistem akuntasi di sektor pemerintahan maupun sektor privat harus mampu mensinergikan antara akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil, dan kecepatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.