TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan akan segera memfasilitasi sekitar 200 aduan masyarakat terkait fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online yang masuk ke institusi tersebut. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara mengatakan banyaknya aduan yang disampaikan ke OJK menggambarkan bahwa masyarakat masih belum paham terhadap bisnis pinjaman online.
Baca: LBH Jakarta: 1 Orang Bisa Gunakan 40 Aplikasi Pinjaman Online
“Mungkin yang masuk ke kami ada sekitar 200. Kebanyakan adalah karena ketidak pahaman masyarakat dan beda persepsi,” katanya, Selasa, 11 Desember 2018.
Menurutnya, OJK telah mempertemukan konsumen dengan lembaga jasa keuangan yang diadukan. Namun, memang diperlukan waktu untuk menyelesaikan permasalahan.
“Jika konsumen masih belum puas, dapat mengajukan komplain ke OJK lagi. Nanti kami arahkan dengan dua alternatif yakni ke pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa,” katanya.
Lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus perusahaan pinjaman online saat ini memang belum tersedia. Rencananya, OJK akan mengintegrasikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dari berbagai jenis industri pada tahun depan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih terlindungi hak-haknya.
Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, OJK akan terus menggencarkan sosialisasi terkait praktik bisnis fintech. “Maka kalau konsumen tidak paham, jangan melakukan transaksi,” ujarnya.
Prinsip perlindungan konsumen baik industri jasa keuangan konvensional maupun yang berbasis pinjaman online sama. Pertama, transparansi, asas keseimbangan antara konsumen dengan usaha, kehandalan yang diinformasikan dan diiklankan, perlindungan data nasabah, dan kelima, adanya standar internal dispute resolution (IDR) di unit atau departemennya.
BISNIS
