Tiga Program Bank Indonesia untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjiyo memberikan keterangan kepada wartawan saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuannya atau BI 7-Day Reverse Repo Rate 25 basis poin (bps) atau 0,25 persen menjadi 5,5 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjiyo memberikan keterangan kepada wartawan saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuannya atau BI 7-Day Reverse Repo Rate 25 basis poin (bps) atau 0,25 persen menjadi 5,5 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, memaparkan tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia. Pertama, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerja sama antar pesantren.

    Simak: Bank Indonesia: Pelemahan Rupiah karena Sentimen Global

    "Kedua, mendorong terjalinnya kerja sama bisnis antar pesantren melalui penyediaan virtual market produk usaha pesantren sekaligus business matching," kata Perry dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Desember 2018.

    Ketiga, kata dia, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia atau Santri yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren.

    Hal tersebut Perry sampaikan pada acara high level discussion Fastabiqul Khairat melalui Pesantren sebagai Salah Satu Rantai Nilai Halal yang diselenggarakan sebagai rangkaian Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018 pada 11 sampai 15 Desember 2018 di Surabaya.

    Menurut Perry ketiga program tersebut merupakan wujud dari pilar pertama dari tiga strategi utama Blueprint Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional. Adapun blueprint tersebut bertujuan memberdayakan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal atau halal value chain.

    "Ekosistem ini mengembangkan sektor usaha syariah melalui pemberdayaan pelaku usaha baik besar, UMKM, serta lembaga pesantren, termasuk pengembangan aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukungnya seperti pemberdayaan usaha pesantren dan pengembangan sektor usaha potensial seperti makanan, fashion dan pariwisata, serta virtual market," kata Perry.

    Menurut Perry, Indonesia memiliki lembaga pesantren yang merupakan sebuah keunikan dan keunggulan dibandingkan negara lain dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keunikan dan keunggulan itu tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, namun memiliki potensi untuk dimanfaatakan dalam mencapai kemandirian ekonomi.

    Perry menilai program kemandirian pesantren yang ditempuh, didasari oleh kekuatan pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia, seperti SDM pesantren yang memiliki jumlah dan ikatan komunitas yang kuat. "Sehingga memiliki potensi sebagai sumber permintaan dan produksi berbagai kegiatan ekonomi, daya juang pesantren yang tinggi berpotensi besar apabila dikombinasikan dengan kemampuan kewirausahaan, dan konsep pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai bagian dari ibadah," kata Perry.

    Dengan kekuatan tersebut, menurut dia, kunci kemandirian pesantren adalah pada pendirian unit usaha dan komunikasi bisnis antar pesantren untuk pemenuhan kebutuhan dan pembinaan. "Khususnya dari pesantren yang maju kepada yang sedang berkembang, sebagaimana terwujud dalam program kemandirian yang dijalankan," kata Perry.

    Melalui program pengembangan kemandirian pesantren, Bank Indonesia berharap dapat mendorong pesantren sebagai penggerak utama dalam ekosistem halal value chain. "Selain sinergi dan linkage dengan UMKM dan korporasi yang juga perlu terus dilakukan untuk semakin memperkuat peran pesantren dalam pengembangan ekosistem halal value chain," kata Perry.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.