Kebijakan Satu Peta Lama Terealisasi, Jokowi: Banyak yang Takut

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat melantik Plt Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah secara definitif dan melantik Plt Gubernur Provinsi Riau Wan Thamrin Hasyim secara definitif di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi saat melantik Plt Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah secara definitif dan melantik Plt Gubernur Provinsi Riau Wan Thamrin Hasyim secara definitif di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini meresmikan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Menurut dia, Indonesia baru sekarang memiliki kebijakan ini lantaran banyak pihak yang merasa khawatir.

    Baca: Kata Kubu Jokowi soal Sandiaga Ogah Berutang Bangun Infrastruktur

    "Inilah kenapa bertahun-tahun kebijakan satu peta ini tidak terealisasi karena banyak kepentingan, banyak ketakutan, dan kekhawatiran dari yang khawatir. Kalau saya sih gak khawatir. Perintahkan jalan sudah dua tahun ini," kata Jokowi dalam pidatonya.

    Jokowi menjelaskan jika kebijakan satu peta ini sudah rampung maka akan membuat pembangunan nasional lebih terencana. Di samping itu, secara detail, akan ketahuan pula siapa saja pemilik-pemilik lahan atau konsesi yang ada di Indonesia.

    "Misalnya, ini misalnya, Ibu Sri Mulyani memiliki tanah di mana ketauan semuanya. Pak Ketua DPR punya konsensi di mana saja ketahuan semuanya," tuturnya.

    Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, salah satu masalah yang menonjol di Indonesia adalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Hal ini, kata dia, bisa ia rasakan saat memantau pembangunan proyek-proyek infrastruktur selama empat tahun terakhir.

    "Saya semakin sadar negara kita terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan, di mana-mana urusannya itu. Dengan one map policy ini kami harapkan tumpang tindih ini bisa selesai," katanya.

    Ia mencontohkan di Pulau Kalimantan saja dari luas lahan 19,3 persen mengalami tumpang tindih pemanfaatan. Belum lagi, kata Jokowi, urusan perbatasan antardesa atau kecamatan.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?