Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, hari ini, Selasa, 11 Desember 2018.
Baca juga: Kata Kubu Jokowi soal Sandiaga Ogah Berutang Bangun Infrastruktur
Jokowi menjelaskan dari pengalamannya meninjau pembangunan infrastruktur selama ini ada satu permasalahan yang menonjol, yaitu tumpang tindih pemanfaatan lahan. "Saya semakin sadar negara kita terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan, di mana-mana urusannya itu. Dengan one map policy ini kami harapkan tumpang tindih ini bisa selesai," katanya.
Ia mencontohkan di Pulau Kalimantan saja dari total luas lahan, 19,3 persen mengalami tumpang tindih pemanfaatan. Belum lagi, kata dia, urusan perbatasan antardesa atau kecamatan.
Jokowi menjelaskan berdasarkan laporan yang ia terima dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dari target 85 peta tematik, 83 di antaranya sudah selesai dikompilasi dan diintegrasi. "Kebijakan ini bisa membuat perencanaan pembangunan bisa lebih akurat lagi," katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menuturkan di era big data seperti sekarang sangat memalukan jika Indonesia tidak memiliki kebijakan satu peta. Padahal kebijakan ini bertujuan agar ada satu referensi, standar, basis data, dan geoportal yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan.
"Contoh pembangunan irigasi lewat mana akan ketahuan, juga konsesi-konsesi milik siapa akan kelihatan. Dan lebih detail lagi lahan-lahan di Jawa ini ketahuan semua," ujarnya.
Sementara itu, Darmin yang mendampingi Jokowi mengatakan dari total 85 peta tematik yang belum selesai tinggal peta rencana tata ruang laut nasional dan peta batas administrasi desa dan kelurahan.
