Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korban di Proyek Papua, BUMN Akan Beri Santunan Rp 100 Juta

image-gnews
Prajurit TNI mengangkat peti jenazah korban penembakan KKB yang tiba di Landasan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat, 7 Desember 2018. Korban yang dipulangkan terdiri dari: delapan jenazah korban asal Toraja (Sulawesi Selatan), 2 jenazah korban asal Gowa (Sulawesi Selatan), 4 jenazah dari Palu (Sulawesi Tengah), 1 jenazah dari Nusa Tenggara Timur, dan 1 jenazah pekerja dari Tebing Tinggi (Medan). ANTARA/Abriawan abhe
Prajurit TNI mengangkat peti jenazah korban penembakan KKB yang tiba di Landasan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat, 7 Desember 2018. Korban yang dipulangkan terdiri dari: delapan jenazah korban asal Toraja (Sulawesi Selatan), 2 jenazah korban asal Gowa (Sulawesi Selatan), 4 jenazah dari Palu (Sulawesi Tengah), 1 jenazah dari Nusa Tenggara Timur, dan 1 jenazah pekerja dari Tebing Tinggi (Medan). ANTARA/Abriawan abhe
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berencana memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat penembakan di Nduga, Papua. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha (RPU) Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan santunan yang diberikan sebanyak Rp 100 juta untuk tiap ahli waris korban meninggal tersebut.

Baca: Proyek Trans Papua Diteruskan dengan Jaminan Peningkatan Keamanan

"Yang meninggal masing-masing dapat Rp 100 juta dari Kementerian. Dan yang punya anak akan disekolahkan sampai lulus Sekolah Menengah Atas," kata Aloyius ditemui di Tangerang Selatan, Senin, 10 Desember 2018.

Sebelumnya, para pekerja proyek pembangunan infrastruktur di Nduga, Papua ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada 1 Desember 2018. Dalam penembakan itu, beberapa di antaranya merupakan karyawan PT Istaka Karya (Persero) salah satu perusahaan pelat merah.

Adapun, seperti diberitakan sebelumnya, proses negosiasi antara Istaka Karya dengan ahli waris dari karyawan yang menjadi korban tewas akibat dibunuh kelompok bersenjata di Papua berjalan alot. Keluarga korban menolak dengan besaran santunan Rp 24 juta yang diberikan perusahaan. Kendati demikian, pihak Istaka Karya kemudian menyatakan bahwa jumlah santunan tersebut masih belum final.

Aloysius melanjutkan, jumlah dana santunan itu di luar santunan yang akan diberikan oleh Istaka Karya sebagai perusahaan. Ia juga mengatakan bahwa dana tersebut merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN. "Jadi dana ini dari pribadi yang ada di Kementerian BUMN, penggalangan dana lah. Kami harapkan maksimal 3 bulan sejak peristiwa santunan sudah diberikan," katanya.

Baca: BPJS Ketenagakerjaan Hitung Jaminan Pekerja yang Dibunuh di Papua

Menurut pihak Kepolisian dan TNI, korban yang tewas dalam penembakan di Nduga, Papua itu, mencapai 20 orang. Sebanyak 19 orang merupakan karyawan dan satu tentara. Dari 19 korban yang meninggal, sembilan jenazah sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada Istaka Karya. Tujuh jenazah sedang dalam proses otopsi, dan tiga belum ditemukan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

3 jam lalu

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) menyapa anggota Bawaslu saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024. KPU memulai rapat rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. TEMPO/Subekti.
H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

KPU Papua dan Papua Pegunungan belum tiba di Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu, besok.


Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Menhan AM Putranto jadi Komisaris PT Pindad

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo  berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berkunjung di PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad (Persero) untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Menhan AM Putranto jadi Komisaris PT Pindad

Erick Thohir mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto menjadi Komisaris Independen PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon.


Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

22 jam lalu

Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

MoU yang ditandatangani PLN dan 32 BUMN lainnya ini merupakan upaya bersama dalam menyelesaikan berbagai masalah tata kelola korporasi, guna menuju korporasi dengan tata kelola yang baik dan bersih.


Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

23 jam lalu

Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

PT Pegadaian melantik pengurus organisasi kepemudaan yang diinisiasi oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN, yang tergabung dalam BUMN Muda Pegadaian.


Program Mudik Gratis PLN Bisa Berangkat Satu Keluarga, Simak Cara Daftarnya

1 hari lalu

Sejumlah pemudik menunggu bus dalam acara Mudik Bareng PLN di Jakarta Selatan, 8 Juni 2018. Menyambut Idul Fitri 1439 Hijriah, PLN menyediakan 100 bus gratis bagi 5.300 orang untuk mudik ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Tempo/Fakhri Hermansyah
Program Mudik Gratis PLN Bisa Berangkat Satu Keluarga, Simak Cara Daftarnya

Program mudik gratis PLN digelar sejak Sabtu, 16 Maret 2024.


16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

2 hari lalu

Dua anak membawa air dari sumber mata air di Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, Senin, 18 September 2023. Sebanyak 252 kepala keluarga Dusun Jerugen desa tersebut kesulitan air bersih untuk kebutuhan minum dan terpaksa mengambil air di sumber mata air dengan jarak sekitar dua kilometer dari rumahnya. ANTARA FOTO/Seno
16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

Masyarakat Distrik Kokoda Utara meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar mereka berupa air bersih dan listrik.


Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah), bersama Anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan KPU terdapat tiga metode pemungutan suara di luar negeri yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling dan metode pos yang akan dikirim pada 2-11 Januari 2024 ke pemilih sehingga KPU memutuskan kasus viral surat suara yang sudah dikirim ke pemilih di Taiwan sebelum waktu yang ditentukan dianggap sebagai surat suara rusak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

KPU mengklaim Provinsi Papua telah siap melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.


KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

2 hari lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

August Mellaz menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua sudah siap mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional


Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

3 hari lalu

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua atau IPM2AP mendesak Pemerintah Merauke untuk menyediakan pasar yang layak dan memperhatikan pedagang asli Papua. Foto: Istimewa
Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua menilai pemerintah Merauke gagal menyediakan pasar yang mampu menjawab tantangan dan persoalan ekonomi


Dinas Kesehatan Sorong Selatan Temukan 47 Kasus Malaria pada Januari-Maret

3 hari lalu

Nyamuk malaria (Reuters Photo/Paulo Whitake
Dinas Kesehatan Sorong Selatan Temukan 47 Kasus Malaria pada Januari-Maret

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sorong Selatan, Marthina Atanay, mengatakan seluruh kasus malaria tersebut sudah ditindaklanjuti puskesmas setempat.