TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bank Danamon, Wisnu Wardana meminta pemerintah mewaspadai utang luar negeri yang akan jatuh tempo pada 2019. Menurut dia, jika hal ini tidak diperhatikan tentu bakal membebani kondisi di sektor finansial terutama neraca pembayaran.
BACA: Utang Perusahaan BUMN Rp 5.271 Triliun, Ini Detailnya
"Profil utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo pada 2019 mencapai US$ 54 miliar. Tapi US$ 26 miliar merupakan utang perusahaan internasional terhadap anak perusahaan," kata Wisnu dalam paparanya pada acara "Economic Outlook for Media" di Menara Bank Danamon, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Desember 2018.
Sebelumnya, menurut catatan Bank Indonesia posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir kuartal III 2018 tercatat US$ 359,8 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 179,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 180,6 miliar.
ULN pada akhir kuartal III 2018 tersebut tumbuh 4,2 persen secara year on year, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,7 persen. Perlambatan ini bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah, di tengah meningkatnya pertumbuhan ULN swasta.
Menurut Wisnu, pembayaran utang ini patut diwaspadai sebab akan berpengaruh berkurangnya likuiditas dan pergerakan nilai tukar rupiah. Apalagi, saat ini neraca pembayaran masih tertekan akibat melebarnya defisitnya neraca transakai berjalan atau current account defisit.
Menurut Wisnu, pemerintah perlu memikirkan strategi roll over bagi pembayaran utang jatuh tempo tersebut. Sebab, tidak mungkin kebutuhan akan dolar AS untuk pembayaran hutang hanya mengandalkan cadangan devisa saja.
