2019, Pemerintah Diminta Waspadai Jatuh Tempo Utang Luar Negeri

(Kiri-kanan) Ekonom Bank Danamon, Wisnu Wardana, Corporate Communicaton Head Danamon, Atria Rai dan Head of Treasury and Capital Market, Herman Savio dalam avara Economic Outlook of Media di Menara Bank Danamon, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Desember 2018. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bank Danamon, Wisnu Wardana meminta pemerintah mewaspadai utang luar negeri yang akan jatuh tempo pada 2019. Menurut dia, jika hal ini tidak diperhatikan tentu bakal membebani kondisi di sektor finansial terutama neraca pembayaran.

BACA: Utang Perusahaan BUMN Rp 5.271 Triliun, Ini Detailnya

"Profil utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo pada 2019 mencapai US$ 54 miliar. Tapi US$ 26 miliar merupakan utang perusahaan internasional terhadap anak perusahaan," kata Wisnu dalam paparanya pada acara "Economic Outlook for Media" di Menara Bank Danamon, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Desember 2018.

Sebelumnya, menurut catatan Bank Indonesia posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir kuartal III 2018 tercatat US$ 359,8 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 179,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 180,6 miliar.

ULN pada akhir kuartal III 2018 tersebut tumbuh 4,2 persen secara year on year, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,7 persen. Perlambatan ini bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah, di tengah meningkatnya pertumbuhan ULN swasta.

Menurut Wisnu, pembayaran utang ini patut diwaspadai sebab akan berpengaruh berkurangnya likuiditas dan pergerakan nilai tukar rupiah. Apalagi, saat ini neraca pembayaran masih tertekan akibat melebarnya defisitnya neraca transakai berjalan atau current account defisit.

Menurut Wisnu, pemerintah perlu memikirkan strategi roll over bagi pembayaran utang jatuh tempo tersebut. Sebab, tidak mungkin kebutuhan akan dolar AS untuk pembayaran hutang hanya mengandalkan cadangan devisa saja.






Profil Susilo Wonowidjojo, Bos Gudang Garam yang Digugat Bank OCBC NISP

9 jam lalu

Profil Susilo Wonowidjojo, Bos Gudang Garam yang Digugat Bank OCBC NISP

Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo digugat Bank OCBC NISP karena diduga mengemplang utang.


Diduga Mengemplang Utang, Bank OCBC NISP Gugat Konglomerat Ini

9 jam lalu

Diduga Mengemplang Utang, Bank OCBC NISP Gugat Konglomerat Ini

Bank OCBC NISP menggugat secara perdata konglomerat Susilo Wonowidjojo dan pihak-pihak lainnya terkait dugaan pengemplangan utang.


Profil CoHive, Startup Penyedia Coworking Space yang Resmi Gulung Tikar Terlilit Utang

11 jam lalu

Profil CoHive, Startup Penyedia Coworking Space yang Resmi Gulung Tikar Terlilit Utang

Penyedia ruang kerja bersama (coworking space) terbesar di Indonesia ini dinyatakan pailit.


Startup Penyedia Coworking Space CoHive Diputus Pailit oleh PN Jakarta Pusat

12 jam lalu

Startup Penyedia Coworking Space CoHive Diputus Pailit oleh PN Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pailit terhadap startup penyedia ruang kerja berbagi (coworking space), CoHive. Simak putusan lengkapnya.


Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

2 hari lalu

Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

Sofyan Djalil ditunjuk jadi Komisaris Utama Ancol yang baru. Apa saja tugas berat yang harus dihadapi mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini?


Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

3 hari lalu

Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023. Ini buktinya.


Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

3 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

6 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak Utuh

7 hari lalu

Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak Utuh

Ketua Banggar DPR Said Abdullah merespons kritik yang disampaikan Keyua Umum Partai Demokrat AHY soal rasio utang negara.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

7 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.