Minggu, 16 Desember 2018

Anggaran Tak Terserap Rp 70 T, Jokowi Minta Kementerian Evaluasi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) berbincang dengan pengurus Dewan Adat Melayu Riau di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Gelar yang akan disematkan kepada Jokowi yakni Datuk Seri Setia Amanah Negara.  ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (kiri) berbincang dengan pengurus Dewan Adat Melayu Riau di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Gelar yang akan disematkan kepada Jokowi yakni Datuk Seri Setia Amanah Negara. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga mengevaluasi dokumen perencanaan, penganggaran, hingga implementasi kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi naiknya anggaran yang tidak terserap.

    Baca: Jokowi Serahkan DIPA 2019 Kementerian dan Lembaga Pekan Depan

    Permintaan Jokowi merespons catatan Kementerian Keuangan soal jumlah anggaran yang tidak terbelanjakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir. Jika dirinci, anggaran belanja pegawai yang tidak terbelanjakan sebesar Rp 9,9 triliun, belanja barang yang tidak terserap sekitar Rp 31 triliun, sedangkan belanja modal yang tidak terserap sekitar Rp 32 triliun tiap tahunnya selama 10 tahun terakhir.

    "Jadi saya mau membuat angka satu dekade supaya kementerian lembaga memiliki pemahaman kemampuan belanja mereka. Supaya para menteri mengetahui bagaimana kita menggunakan APBN secara baik atau tidak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu, 5 Desember 2018.

    Adapun penyerapan belanja pegawai rata-rata mencapai 95,6 persen, belanja barang hanya terserap 86,4 persen, dan serapan belanja modal sekitar 84,4 persen setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Dari data tersebut pula, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian lembaga terus melakukan evaluasi dan penelitian detil terhadap seluruh perencanaan anggaran.

    Baca: Jokowi Pertanyakan Hasil Riset dengan Anggaran Rp 24,9 Triliun

    Ke depan, evaluasi itu juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi kementerian lembaga bisa menggunakan anggaran secara efektif dan lebih terserap. "Bapak Presiden Jokowi sampai menyampaikan bahwa kalau ada direktorat jenderal yang tidak menyerap, ya itu segera dikoreksi saja. Jadi artinya  memang harus melihat sampai detail kepada dokumen anggaran dan pelaksanaannya," kata Sri Mulyani.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Serunya Adu Cuit Pendukung Jokowi Versus Prabowo di Jagat Twitter

    Di Twitter, perang cuit antara pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin dengan Prabowo - Sandiaga tak kalah seru dengan "perat darat".