Menperin Dorong Manufaktur Jadi Sektor Mainstream Pembangunan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat melepas ekspor produk manufaktur ke Amerika Serikat (AS), dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 15 Mei 2018. Produk yang diekspor antara lain manufaktur berupa alas kaki, garmen, dan barang elektronik. TEMPO/Tony Hartawan

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat melepas ekspor produk manufaktur ke Amerika Serikat (AS), dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 15 Mei 2018. Produk yang diekspor antara lain manufaktur berupa alas kaki, garmen, dan barang elektronik. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang fokus untuk memacu pengembangan industri manufaktur agar menjadi sektor yang berdaya saing global dan andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Airlangga, diperlukan langkah kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan mulai dari pihak pemerintah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat agar tartet tersebut tecapai.

    Baca juga: Tak Banyak Berubah, Kontribusi Industri Manufaktur Capai 20 Persen

    “Kita baru kembali menjadikan industri manufaktur sebagai sektor mainstream dalam pembangunan nasional. Sehingga Kementerian Perindustrian tidak sendirian dalam upaya menjalankan pengembangan industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara High Level Policy Round Table on Manufacturing Sector Review di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2018.

    Menurut Airlangga, pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi dan arah untuk merevitalisasi industri manufaktur nasional agar semakin kompetitif di kancah internasional pada era digital. “Dengan implementasi industri 4.0, diyakini produksinya akan lebih efisien dan berkualitas,” tuturnya.

    Airlangga menyebutkan, langkah strategis yang perlu dilakukan guna mendongkrak daya saing industri manufaktur nasional, antara lain menjaga ketersediaan bahan baku baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini agar tidak mengganggu jalannya proses produksi.

    Kemudian, dibutuhkan biaya energi yang lebih kompetitif, seperti listrik dan gas industri. “Pemerintah juga menciptakan iklim investasi kondusif melalui pemberian fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance,” katanya.

    Faktor penting lainnya adalah membangun sumber daya manusia (SDM) industri yang produktif. Dalam hal ini, Kemenperin sudah menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri serta di tingkat Politeknik. Ini menjadi salah satu proyek percontohan bagi peningkatan kompetensi SDM di Indonesia.

    Di samping itu, infrastruktur antar kawasan industri perlu diintergrasikan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi logistik. “Bahkan, kami pun terus mendorong pendalaman struktur industri melalui peningkatan investasi, terutama untuk sektor yang berorientasi ekspor atau substitusi impor,” jelasnya. Upaya-upaya tersebut sudah masuk di dalam 10 program prioritas Making Indonesia 4.0.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pemerintah tengah berupaya merevitalisasi industri manufaktur di dalam negeri agar pertumbuhannya semakin tinggi. Sebab, industri manufaktur berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Selama ini, industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB. Kami telah menghitung potensial pertumbuhan ekonomi, dengan melihat kondisi terkini, skenarionya 5,4-5,7 persen rata-rata per tahun dan optimisnya bisa sampai 6 persen pada periode 2020-2024,” ungkapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.