KPK Sebut Gaji Kecil di Daerah Bikin Korupsi, Reaksi Sri Mulyani?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa terkait pelanggaran kampanye di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa terkait pelanggaran kampanye di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan kini tengah melakukan kajian terhadap rencana pemerintah untuk menaikan gaji atau remunerasi bagi para kepala daerah. Ia mengatakan kajian tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika nantinya telah selesai dilakukan.

    Baca: Sri Mulyani: Dunia Usaha Akan Hadapi Lesunya Permintaan

    "Kami tentu melakukan kajian, kami juga menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi karena beliau memiliki perhatian yang sama terutama mengenai tatanan remunerasi terutama untuk pejabat di daerah," kata Sri Mulyani ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Festival Media Digital Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 5 November 2018.

    Adapun pernyataan Sri Mulyani tersebut dilontarkan menanggapi usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang meminta supaya pemerintah menaikkan remunerasi bupati dan wali kota secara rasional. Permintaan tersebut disampaikan karena KPK menilai gaji para bupati dan wali kota dinilai terlalu kecil.

    Menurut KPK, menaikan gaji bupati dan walikota secara rasional adalah salah satu cara untuk meniminalkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Apalagi, selama ini di Indonesia biaya politik selama bertarung memperebutkan posisi dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) cenderung tinggi.

    Kendati demikian, Sri Mulyani melanjutkan, rencana tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal sebelum diputuskan. Termasuk akibatnya terhadap kondisi keuangan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

    "Tentu kami akan lihat bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan negara dalam APBN. Namun memang sampai saat ini seluruh remunerasi dan tunjangan dalam hal ini perlu untuk diperbaiki secara sistemik keseluruhannya," kata dia.

    Karena itu, Sri Mulyani menyambut baik usulan dari KPK tersebut. Sebab, dia menyadari saat ini sistem pemberian gaji dan tunjangan atau remunerasi bagi pejabat publik atau para kepala daerah memang masih perlu perbaikan. Ia berjanji akan memasukan usulan KPK tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menyusun sistem remunerasi ke depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.