Sri Mulyani Sebut Tiap Tahun Rp 70 T Anggaran Tak Terserap

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), dan Gubernur BI Perry Warjiyo saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. Keterangan pers ini terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI. TEMPO/Subekti.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), dan Gubernur BI Perry Warjiyo saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. Keterangan pers ini terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan selama 10 tahun terakhir, setiap tahunnya ada anggaran lebih dari 70 triliun yang tidak terbelanjakan. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti sidang kabinet paripurna tentang evalusi belanja kementerian/lembaga.

    Baca: Sri Mulyani: Dunia Usaha Akan Hadapi Lesunya Permintaan

    "Kalau ditotal jumlah anggaran yang tidak terbelanjakan mencapai lebih dari 70 triliun per tahun," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

    Ia merincikan untuk penyerapan belanja pegawai di seluruh kementerian mencapai 95,6 persen dari total pagu belanja pegawai. "Ini berarti dari tahun 2013-2017 rata-rata ada sekitar Rp 9,9 triliun yang dianggarkan dan tidak terbelanjakan," ujarnya.

    Adapun untuk belanja barang, kata Sri, penyerapan selama 10 tahun terakhir berkisar 86,4 persen. Ia sengaja melaporkan belanja barang selama sepuluh tahun ke belakang agar tiap kementerian/lembaga memahami kemampuan belanja mereka. "Dan itu artinya setiap tahun ada Rp 31 triliun yang tidak terbelanjakan atau tidak terserap," ujarnya.

    Sementara itu, untuk belanja modal, selama sepuluh tahun ini rata-rata penyerapannya 84,4 persen. "Itu artinya rata-rata Rp 32 triliun yang tidak terserap," katanya.

    Menurut Sri, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga agar mengevaluasi dan meneliti detail pengelolaan anggarannya. "Sehingga dari sisi eksekusi bisa lebih cepat, lebih terserap, dan juga dari sisi kemampuan untuk menggunakan anggaran secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan," tuturnya.

    Dari laporan yang ia paparkan tersebut, Sri Mulyani berharap para menteri atau kepala lembaga negara bisa mengetahui sebaik apa pihaknya dalam menggunakan APBN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.