Menteri Basuki Pastikan Proyek Trans Papua Libatkan Warga Lokal

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (kanan) memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan pekerja di Papua yang digelar di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Sebanyak 24 pekerja Istaka Karya  diduga dibunuh kelompok bersenjata pada Ahad, 2 Desember 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (kanan) memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan pekerja di Papua yang digelar di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Sebanyak 24 pekerja Istaka Karya diduga dibunuh kelompok bersenjata pada Ahad, 2 Desember 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan proyek pembangunan jalan Trans Papua telah melibatkan masyarakat setempat, yakni warga Papua. 

    Simak: Jalan Trans Papua Barat Hubungkan 4 Destinasi Wisata Unggulan

    Basuki menunjukkan dalam foto yang ditampilkannya bahwa orang-orang papua terlibat langsung dalam pembangunan proyek jalan tersebut. Bahkan, kata dia, sejumlah Kepala Balai Sungai Kementerian PUPR, yaitu di Jayapura, Merauke, dan Manowari juga diisi oleh putra daerah Papua.

    "Jadi banyak sekali dari Kementerian PUPR itu orang Papua, saya juga orang Papua," ujar Basuki sedikit berkelakar di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. 

    Terkait adanya insiden pembunuhan terhadap para pekerja PT Istaka Karya (Persero) di Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu, Basuki mengatakan aparat keamanan lebih mengetahui penyebab kejadian itu. "Namun, di seluruh ruas Trans Papua, tidak ada penolakan dari warga."

    Malahan, kata Basuki, masyarakat Papua sejatinya menunggu-nunggu rampungnya proyek itu. Kejadian pembunuhan itu terjadi di segmen ke-5 ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Mamugu dengan Wamena. Saat ini, hampir keseluruhan jalan sudah berhasil tembus, hanya saja perlu 35 jembatan untuk menyempurnakan jalur itu.

    Saat ini, pemerintah memutuskan menghentikan sementara pekerjaan pembangunan jembatan di segmen 5 ruas Trans Papua yang menghubungkan wilayah Mamugu dan Wamena Setelah adanya pembunuhan itu. Basuki mengatakan pembangunan akan diteruskan setelah adanya rekomendasi dari aparat keamanan di sana.

    Adapun Istaka Karya adalah salah satu perusahaan yang ditugasi untuk membangun jembatan di segmen 5 Trans Papua. Mereka ditugasi membangun 14 jembatan.  Dari jumlah itu, 11 jembatan sedang dalam proses pengerjaan, sementara sisanya belum mulai.

    Selain Istaka Karya, perusahaan pelat merah yang juga ditugasi untuk membangun jembatan di segmen tersebut adalah PT Brantas Abipraya (Persero). Mereka ditugasi membangun 21 jembatan dan 5 di antaranya masih dalam melaksanaan. 

    "Jadi total ada 35 jembatan di sana, dari Mamugu ke Wamena," ujar Basuki. Menurut dia, sejauh ini jalan antara Mamugu dan Wamena sudah tembus secara keseluruhan, namun belum terhubung dengan sempurna lantaran pembangunan jembatan belum kelar. "Total 278 kilometer Mamugu ke Wamena, untuk logistik yang selama ini dilayani udara."

    Penghentian sementara proyek pembangunan jembatan itu ternyata bukan yang pertama kali terjadi di ruas jalan itu. Sebelumnya, Brantas Abipraya juga sudah menghentikan pekerjaannya sejak 4 bulan yang lalu setelah adanya rekomendasi dari aparat keamanan. 

    Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal mengatakan sebanyak 31 pekerja Istaka Karya diduga dibunuh kelompok bersenjata pada 2 Desember. Para pekerja PT Istaka Karya sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

    Simak berita tentang Trans Papua hanya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.