Pembunuhan Pekerja di Papua, Menteri PUPR: Komunikasi dengan Warga Baik

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (kanan) memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan pekerja di Papua yang digelar di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Sebanyak 31 pekerja Istaka Karya  diduga dibunuh kelompok bersenjata pada Ahad, 2 Desember 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (kanan) memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan pekerja di Papua yang digelar di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Sebanyak 31 pekerja Istaka Karya diduga dibunuh kelompok bersenjata pada Ahad, 2 Desember 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berujar komunikasi antara pekerja PT Istaka Karya (Persero) dengan warga setempat di kawasan Kali Yigi dan Kali Aurak, Papua, telah terjalin dengan baik. Bahkan, menurut laporan anak buahnya di Papua, ia mengatakan lokasi proyek itu sudah tergolong aman.

    BACA: Pembunuhan Pekerja Istaka Karya, Menhub: Tangkap Pelakunya

    "Komunikasi pekerja Istaka sangat baik, sehingga mereka sudah menyatu dengan warga," ujar Basuki di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa, 4 Desember 2018. Ia menyebut warga juga menjamin keamanan para pekerja Istaka Karya yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan itu.

    Di samping itu, Basuki berujar warga sejatinya menunggu-nunggu rampungnya proyek yang menghubungkan antara Mamugu dan Wamena itu. "Bahkan sepanjang Trans Papua tidak ada yang menolak," ujar dia. 

    Terkait peristiwa pembunuhan para pekerja Istaka Karya di Nduga, ia berujar itu adalah ulah oknum kelompok bersenjata. "Jadi ini adalah tugas aparat keamanan, warga tidak ada yang menolak."

    BACA: Pembunuhan Pekerja Istaka Karya di Papua, Proyek Jembatan Ditunda

    Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal mengatakan sebanyak 31 pekerja Istaka Karya diduga dibunuh kelompok bersenjata pada 2 Desember 2018. Para pekerja PT Istaka Karya sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

    Menurut keterangan Polda Papua, hingga, 3 Desember 2018, sekitar pukul 22.35 WIT sebanyak 24 orang dibunuh terlebih dahulu. Kemudian, sebanyak 8 orang sempat menyelamatkan diri ke rumah seorang anggota DPRD. Namun, delapan orang itu dijemput kelompok bersenjata. Tujuh di antaranya dibunuh, satu orang melarikan diri dan belum ditemukan.

    Dokumentasi foto lokas kejadian pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan jembatan kali Yigi dan kali Aurak yang diperlihatkan pada konferensi pers terkait kasus pembunuhan Pekerja pembangunan Jembatan kali Yigi dan Kali Aurak yang digelar di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa 4 Desember 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Akibat peristiwa itu, Basuki memutuskan untuk menghentikan sementara pekerjaan pembangunan jembatan di segmen 5 ruas Trans Papua yang menghubungkan wilayah Mamugu dan Wamena. "Seluruh pekerjaan kami hentikan yang di ruas Mamugu sampai Wamena sampai menunggu kondisi kondusif sesuai dengan rekomendasi Pangdam dan Kapolda," kata Basuki.

    Penghentian sementara proyek pembangunan jembatan itu ternyata bukan yang pertama kali terjadi di ruas jalan itu. Sebelumnya, Brantas Abipraya juga sudah menghentikan pekerjaannya sejak 4 bulan yang lalu setelah adanya rekomendasi dari aparat keamanan. 

    Basuki mengatakan sampai sekarang belum ada rekomendasi dari aparat keamanan untuk meneruskan proyek pembangunan jembatan di Papua itu. Sehingga, sampai sekarang proyek belum dilanjutkan lagi. "Sebenarnya daerah itu (proyek Istaka Karya) tidak rawan, yang rawan adalah di wilayah Brantas (Brantas Abipraya)," ujar dia.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.