Menteri Luhut: Penenggelaman Kapal Itu Pilihan Terakhir

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan merayakan ulang tahun di parkir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/ Caesar Akbar

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan merayakan ulang tahun di parkir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/ Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bisar Pandjaitan, mengatakan keputusan penenggelaman merupakan pilihan terakhir dalam penanganan kapal yang disita oleh negara. "Jadi ada pilihannya, kalau tadi ke koperasi, bisa dilelang, jadi pemilikan negara, atau digunakan jadi rumpon (ditenggelamkan)," ujar dia di kantor Kemenko Maritim, Senin, 3 Desember 2018.

    Baca: Luhut Panggil Susi Pudjiastuti Bahas Kapal Sitaan Pekan Depan

    Setidaknya ada 1.300 kapal penangkap ikan ilegal yang disita oleh negara. Luhut mengatakan permasalahan ini harus segera dicarikan jalan keluar, agar tidak menumpuk dan menjadi bangkai kapal di pelabuhan.

    Dalam rapat tersebut, Luhut berujar, kapal-kapal tersebut akan diinventarisasi. Kapal tersebut akan dikelompokkan berdasarkan asal kepemilikkan, kemudian untuk kelanjutan kapal tersebut dilelang atau ditenggelamkan, Luhut berkata, hal itu diputuskan oleh pengadilan.

    Rapat soal lanjutan inventarisasi kapal, kata Luhut, akan dibahas lagi pada 17 Desember 2018. Luhut menargetkan persoalan penanganan kapal sitaan negara akan rampung pada April 2019. Menurutnya, persoalan ini sudah terlalu lama dan harus segera dikebut untuk diselesaikan.

    Jika peraturan tersebut bertabrakan dengan peraturan menteri tertentu, Luhut meminta untuk mengubah peraturan tersebut. "Ya kan nanti saja disuruh ubah, kan enggak ada masalah," ucap Luhut.

    Luhut mengundang beberapa pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Agung, TNI Angkatan Laut, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Ham. "Tadi semua hadir dan punya kewenangan untuk memutuskan," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.