Menteri PUPR Cerita Heroisme Pahlawan Sapta Taruna

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono saat berbicara Program Satu Juta Rumah. (Dok. Kementerian PUPR)

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono saat berbicara Program Satu Juta Rumah. (Dok. Kementerian PUPR)

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginginkan berbagai insan PUPR dapat senantiasa menjaga kekompakan untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang merata di Tanah Air.

    Baca juga: RI Bak Supermal Bencana, PUPR Evaluasi Kesiapan Infrastruktur

    "Saya mengajak kita semua untuk terus bekerja sama dan menjaga kekompakan dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ujung pelosok wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran pemerintah mengejawantahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Basuki Hadimuljono dalam acara Upacara Peringatan Hari Bakti PU ke-73 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Senin. 3 Desember 2018.

    Dalam acara bertajuk "Bakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa", Basuki mengingatkan bahwa tepat 73 tahun yang lalu, sebanyak 21 orang pegawai yang ditugasi menjaga Gedung Sate di Bandung yang merupakan gedung Departemen Pekerjaan Umum saat itu, menghadapi serangan pasukan sekutu. Peristiwa heroisme tersebut mengakibatkan tujuh orang pegawai PU gugur. Mereka adalah Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu, dan Soerjono yang kini dikenal sebagai Pahlawan Sapta Taruna.

    "Kekompakan dan semangat juang yang luar biasa dari Pahlawan Sapta Taruna tersebut selalu menjadi inspirasi setiap insan PUPR dalam menjalankan tugas, khususnya pada saat ini di mana pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas dalam rangka mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain," ucap Basuki.

    Menurut dia, berbagai capaian Kementerian PUPR telah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Namun Basuki mengatakan hal tersebut jangan membuat cepat puas diri.

    Dia menginginkan berbagai terobosan baru dan lompatan agar agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sebab, percepatan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan dengan dukungan hasil riset dan teknologi modern.

    "Infrastruktur yang dibangun, tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa ini," ujarnya.

    Untuk itu, semua pelaksanaan harus didasarkan atas proses pemrograman yang terencana dengan baik dan kepemimpinan yang kuat. Sebab bila tidak, pembangunan hanya akan tersebar dan tidak bersinergi, sehingga ke depannya juga tidak akan berdampak signifikan.

    Basuki menginginkan seluruh jajarannya mampu menjadi manajer infrastruktur, bukan sekadar manajer konstruksi, guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat. "Pada akhir tahun 2018 ini, saya kembali menekankan agar kita fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan dan menjaga komitmen untuk mencapai prognosis sebesar 93 persen sesuai target yang disampaikan," katanya.

    Ia juga mengingatkan bahwa untuk 2019 Kementerian PUPR diberikan amanah alokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun yang merupakan alokasi terbesar dari seluruh kementerian/lembaga. Amanah tersebut, lanjutnya, menuntut semua untuk terus meningkatkan kompetensi, terus menjaga integritas dengan selalu bersikap jujur, konsisten dan tegas menjalankan aturan.

    Insan PUPR, ujar Menteri PUPR, juga harus mampu memecahkan setiap persoalan dengan nyata dalam rangka membangun konektivitas untuk mempersatukan Indonesia, menyediakan tempat tinggal yang layak, meningkatkan ketahanan pangan dan air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?