Survei Grant Thornton: Infrastruktur Diharapkan Tetap Prioritas

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Para pelaku bisnis di Indonesia mengharapkan pembangunan infrastruktur terus menjadi prioritas pembangunan. Sebanyak 58 persen dari pelaku bisnis itu mengharapkan pembangunan infrastruktur lokal benar-benar direalisasikan.

    Baca: Jokowi Targetkan Banyak Proyek Infrastruktur Selesai Tahun Depan

    Hal ini berdasarkan survei Grant Thornton International Business Report (IBR) di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang dirilis per kuartal. Di laporan tersebut, Grant Thornton menyelami faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong tingginya optimisme bisnis dan menemukan fakta bahwa infrastruktur muncul sebagai peluang utama bagi kebanyakan pelaku bisnis di ASEAN.

    Menurut IBR per kuartal IV 2018, sebanyak 42 persen dari pelaku bisnis di kawasan ASEAN meyakini infrastruktur mendorong prospek pertumbuhan bisnis di kawasan, serta mendukung terciptanya sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Keyakinan ini didorong pesatnya urbanisasi, terutama untuk mendukung kebutuhan transportasi dan pergerakan barang.

    Pertumbuhan populasi rata-rata di berbagai negara di ASEAN periode 20152020 tercatat lebih dari 1 persen. Namun, di perkotaan pertumbuhan tersebut diperkirakan lebih besar; lebih dari dua kali lipat.

    Kurniawan Tjoetiar, Partner-Business Advisory/Legal Services Grant Thornton Indonesia, mengungkapkan 58 persen dari total responden (para pelaku bisnis di Indonesia) mengharapkan pembangunan infrastruktur lokal benar-benar direalisasikan. Sedangkan di Filipina hasilnya hanya 48 persen dari responden.

    Di Indonesia harapan yang lebih besar akibat kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang pada 2016 menguraikan agenda pembangunan yang mana US$ 327 miliar akan dialokasikan untuk mengembangkan berbagai proyek prasarana atau infrastruktur termasuk jalan, bandar udara, dan jaringan kereta api.

    "Keinginan tinggi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan kebijakan pemerintah. Dana signifikan dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, dan para pelaku bisnis sangat menantikan berbagai peluang dari infrastruktur yang bertambah baik," ujar Kurniawan di Jakarta, akhir pekan ini.

    Secara umum, survei Grant Thornton ini menyatakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik pesat, didorong kinerja berbagai negara di ASEAN. Negara-negara ini memiliki prospek pertumbuhan lebih dari 5 persen hingga 2022.

    Optimisme di kalangan pelaku bisnis di ASEAN juga mencapai level baru, yakni 64 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata optimisme di Asia Pasifik yang berada di level 55 persen dan global di 54 persen.

    Meski optimisme bisnis terhitung tinggi, di saat sama ada kekhawatiran terhadap perubahan iklim, serta dampak bencana alam yang belakangan ini juga dianggap sebagai ancaman nyata, selain ancaman konflik antarwilayah. Namun, para pelaku bisnis tetap meyakini kerja sama antarwilayah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mampu mengatasi berbagai risiko yang disebabkan faktor lingkungan tersebut.

    Selain pentingnya infrastruktur, pelaku bisnis di ASEAN juga setuju bahwa peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN adalah peluang terbesar berikutnya untuk kawasan Asia Pasifik. Ini disetujui oleh 36 persen dari total responden.

    Kerja sama antarwilayah yang semakin gencar sejak MEA ditetapkan pada 2015, dipandang semakin penting. Seperti ASEAN dengan Cina, meski ada masalah perbatasan di Laut Cina Selatan. Apalagi Cina dan negara-negara ASEAN menyepakati rancangan kode etik pada awal tahun ini untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan tersebut. Hal ini menunjukkan kemajuan menggembirakan. Namun, pelaku bisnis membutuhkan lebih banyak kepastian sebelum konflik antarkawasan benar-benar reda.

    Peluang bisnis di ASEAN sangat signifikan, khususnya untuk bisnis yang terlibat dalam perbaikan infrastruktur digital dan fisik yang mendukung gelombang baru pembangunan. “Karena itu, hubungan ekonomi dan bisnis di seluruh ASEAN perlu dipastikan bebas konflik agar tercipta kerja sama antarwilayah yang posifif,” kata Johanna Gani, Managing Partner Grant Thornton Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...