Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Blak - blakan Bicara Soal Sawit, Wilmar hingga Greenpeace

image-gnews
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bicara panjang lebar soal pelanggaran konsesi di lahan-lahan kebun sawit yang memicu kebakaran hutan hingga Wilmar dan Greenpeace. Luhut khawatir bahwa kerusakan akibat pelanggaran yang terjadi saat ini bakal dirasakan dampaknya oleh generasi mendatang.

Baca: Luhut Singgung Meikarta: Investasi Trus Ketangkap, Kan Kampungan

"Kita seperti pemadam kebakaran dari dosa-dosa yang lalu," kata dia dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.

1. Greenpeace dan Wilmar

Pertama-tama, Luhut terlebih dahulu menyayangkan aksi yang dilakukan oleh enam orang aktivis Greenpeace pada Minggu, 18 November 2018. Saat itu, keenam aktivis menaiki kapal kargo Stolt Tenacity di perairan Teluk Cadiz, di dekat Spanyol. "Kapal kita disandera di laut, itu gak bener. Negara ini punya aturan," kata Luhut

Seperti diketahui, kapal itu membawa minyak sawit dari kilang penyulingan Wilmar Indonesia di Dumai, Riau menuju Rotterdam, Belanda. Konsumen akhir mereka adalah Mondelez, perusahaan yang memproduki biskuit Oreo dan cokelat Cadburry.

Masalahnya, investigasi Greenpeace International menemukan bahwa pemasok minyak sawit Mondelez telah menghancurkan 70.000 hektare hutan di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mulai dari kebakaran hutan hingga penebangan ilegal alias illegal logging.

Di balik itu, Greenpeace ternyata hanya ingin meminta Wilmar membuka peta konsesi pemasok bahan baku ke perusahaan mereka. Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik, menyebut hal ini merupakan untuk transparansi publik demi membantu negara melakukan pengawasan. Wilmar menolak permintaan itu karena dinilai menyalahi aturan.

Itulah sebabnya, Luhut kemudian mengutarakan ide agar organisasi lingkungan hidup seperti Greenpeace diaudit. Sebagai organisasi yang beroperasi di Indonesia, kata dia, tentu pemerintah bisa saja menanyakan informasi apapun. "Masa kepentingan nasional kau kacaukan, kelapa sawit itu menyangkut kehidupan puluhan juta rakyat Indonesia," ujarnya.

Tempo mengkonfirmasi ini kepada Kiki. Menurut dia, keuangan Greenpeace telah diaudit oleh lembaga audit independen dan dilaporkan kepada publik setiap tahunnya. Sejak Greenpeace Indonesia berdiri pun, tidak pernah menerima dana sepeserpun dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Tulang punggung kampanye Greenpeace adalah donasi perorangan yang peduli kelestarian lingkungan.

2. Kebijakan Satu Peta

Luhut tidak menafikkan niatan pelestarian lingkungan dari Greenpeace. Sebab menurut dia, Indonesia akan segera memiliki one map policy alias kebijakan satu peta. Kebijakan ini dibuat untuk memperbaiki tata ruang sebagai induk semua perizinan. Kebijakan ini pernah akan diluncurkan sebelum 17 Agustus 2018 tapi kemudian mundur hingga tahun depan.

Bagi Luhut, kebijakan ini akan membuka semua hal yang selama ini ditutup-tutupi. "Nanti yang ribut-ribut itu kelihatan kok, ada propertinya empat, lima," kata Luhut. "One map policy ini akan membuka semua, yang sok sok miskin tiba-tiba tanahnya ada sekian, dimana-mana."

Tak sampai di situ, Luhut menyebut kebijakan ini juga akan menyibak dimana saja kepala sawit milik Wilmar dan berapa banyak jumlahnya. Termasuk, apakah kepala sawit itu ditanam di tempat terlarang seperti hutan lindung ataupun tindak. "Itu (peta) baru dikerjain pas saya Kepala Staf Kepresidenan, sekarang sudah finalisasi."

3. Sawit dan Kebakaran Hutan

Masih soal sawit, Luhut pun tak membantah kenyataan jika tanaman seperti sawit menyerap air dalam jumlah banyak. Kondisi ini rawan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, apalagi jika ditanam di kawasan hutan gambut. "Saya dulu komandan kebakaran, jadi saya hafal itu," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

8 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

10 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

12 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

12 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

13 jam lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

2 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia berdampak positif.