Prabowo Kritik Utang, Luhut: Negara Kita Gak Miskin - miskin Amat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali mengomentari sindiran dari Calon Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya pada Rabu, 28 Oktober 2018, Prabowo menyindir utang dari pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang bukan digunakan untuk swasembada pangan, melainkan untuk impor pangan.

    Baca: Luhut Singgung Meikarta: Investasi Trus Ketangkap, Kan Kampungan

    Saat ditanyai hal ini, Luhut tidak menjawab langsung sindiran itu. Ia malah membahas rasio pajak dan utang yang menumpuk. "Negara kita gak miskin-miskin amat kok," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.

    Luhut menjelaskan bahwa rasio penerimaan pajak Indonesia saat ini 12 persen dan menyumpang 83,5 persen dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jadi kalau ada yang ngomong utang numpuk, orang World Bank (Bank Dunia) malah bilang utangnya dikit, jadi ndak betul itu, Asbun aja itu!"

    Jawaban dari Luhut ini lebih cocok untuk sindiran Prabowo pada 25 Juni 2018. Saat itu, Prabowo menyebut Indonesia merupakan negara yang paling beresiko dari sisi utang di Asia bersama India. Pernyataan itu mengutip data Bloomberg, yang juga merujuk pada data lembaga pemeringkat Moody's.

    Prabowo menyebut total utang Indonesia, jika utang pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta digabung, mencapai Rp 9.000 triliun meski utang pemerintah hanya sekitar Rp 4.000 triliun. “Bloomberg mengutip situasi ekonomi Indonesia risky, berbahaya. Paling berbahaya karena utangnya,” ucapnya.

    Adapun rasio pajak 12 persen yang disampaikan Luhut juga telah pernah dikritik Prabowo. Prabowo menyarankan pemerintahan Jokowi untuk belajar kepada Zambia di Afrika, negara dengan rasio pajak yang lebih baik dari Indonesia, yaitu 16 persen.

    Baca: Luhut: Saya Hidupnya Udah Enak, Ngapain Bekingin Pengusaha Ikan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengaku pernah malu dengan rasio pajak yang tak lebih besar dari 12 persen ini. Sebab, saat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani pernah membuat standar rasio pajak ideal di seluruh negara di dunia sebesar 15 persen.

    Simak berita lainnya terkait Luhut hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.