Regulasi Media Siber, Kemenkumham Tunggu Usulan AMSI

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bersama pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI di Kantor Kemenkumham Jakarta, Kamis, 29 November 2018. Foto: Istimewa

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bersama pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI di Kantor Kemenkumham Jakarta, Kamis, 29 November 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan, regulasi tentang media siber (online) sangat dibutuhkan baik untuk masyarakat maupun awak medianya. Namun, regulasi juga tidak boleh berlebihan, sehingga berpotensi mengekang kebebasan pers dan menyatakan pendapat.

    Baca: Sebanyak 300 Media Menjadi Anggota AMSI

    “Memang ada kekosongan hukum di media online dan digital, mau tidak mau harus segera diisi dengan baik. Saya setuju kalau ini harus dibicarakan dengan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi)," kata Yasonna, saat berdiskusi dengan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

    Regulasi yang mengatur media siber di Indonesia, menurut Yasonna, merupakan  hal penting. Sebab, regulasi diperlukan untuk memastikan asas fairness, asas pertanggungjawaban produk jurnalistik dan bisnis, serta memberi kepastian hukum.

    “Supaya jelas mana media online yang tata kelolanya baik dan mana yang tidak bertanggungjawab. Kalau tidak ada seperti saat ini, tidak fair, ada platform digital yang seolah bebas memproduksi dan menyebarkan berita tapi sebenarnya mereka bukan media. Tanpa aturan bisa jadi lahan oleh orang secara tidak bertanggungjawab. Lalu ada media abal-abal, ujaran kebencian, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah untuk terorisme,” kata Yasonna.

    Sebagai institusi yang mengurusi masalah hukum, Kemenkumham akan responsif membicarakan masalah ini dengan kementerian terkait seperti Kemenkominfo. “Teman-teman AMSI silakan masukan usulan-usulannya. Kita sama-sama kerjakan. Supaya nggak over regulated. Kami kadang tidak paham masalah apa saja,” kata Yasonna berjanji.

    Diskusi dan ngobrol santai dengan pengurus AMSI selaka kurang lebih satu jam, dihadiri pejabat eselon I dan II, pengurus AMSI pusat dan DKI Jakarta, serta para jurnalis siber. “Ini curhat ke Pak Menteri, sebab para pemilik dan pelaku di bisnis media siber harus tunduk Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, verifikasi media, maupun sertifikasi jurnalis. Tapi di seberang sana ada perusahaan teknologi yang juga menyiarkan konten berita dan tidak tersentuh itu semua. Jadi kami merasa tidak diperlakukan secara fair,” kata Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut.

    Selain UU Pers, saat ini ada UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bersentuhan dengan dunia media siber. Namun, AMSI berpendapat, UU ITE bukan produk hukum yang secara spesifik mengatur media siber.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.