TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta divestasi 51 persen saham PT Freeport diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia. "Presiden menekankan, harus kita hati-hati untuk keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap," kata Gubernur Papua Lukas Enembe usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.
Baca: Jokowi Minta Proses Divestasi Saham Freeport Rampung Sebelum Akhir 2018
Merujuk pada pernyataan Enembe, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menjelaskan orang gelap yang dimaksud adalah konglomerat yang membawa-bawa nama orang Papua. "Itu maksudnya, supaya 10 persen murni dimiliki dan dinikmati oleh orang Papua. Jangan bawa-bawa nama orang Papua, bikin PT ini itu, tau-tau di belakangnya itu konglomerat siapa, tikus siapa. Itu maksudnya Presiden," kata Tinal.
Tinal mengatakan, proses divestasi Freeport sebetulnya sudah dilakukan sejak lama. Namun, baru direalisasikan sekarang karena terjadi kasus Papa Minta Saham yang melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto.
"Nah sekarang yang kedua ini kami harap lebih benar. Benar-benar 51 persen itu buat masyarakat Indonesia. Tidak ada embel-embel di dalamnya si A, si B, si C. Terutama untuk kami di Papua. Kalau memang 10 persen itu untuk Papua, ya benar-benar untuk orang Papua. Bukan bilangnya untuk orang Papua, ternyata ada PT yang nebeng," katanya.
Hari ini, Jokowi mengadakan rapat terbatas mengenai percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia. Ia menargetkan seluruh tahapan divestasi saham PT Freeport rampung sebelum akhir tahun ini.
Jokowi mengatakan bahwa ia sudah mendapat laporan mengenai sejumlah tahapan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport sudah bisa dituntaskan. Antara lain pada September 2018, sudah ada tiga kesepakatan yang ditandatangani, yaitu investment agreement, sales and purchase agreement, dan subscription agreement.
Menurut Jokowi, proses divestasi 51 persen saham PT Freeport harus segera selesai. Sebab, tambang di kawasan Papua adalah sumber daya alam yang strategis. "Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua," ujar Jokowi.
