Jokowi Minta Proses Divestasi Saham Freeport Rampung Sebelum Akhir 2018

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan seluruh tahapan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport rampung sebelum akhir tahun ini. "Saya minta semua tahapan proses divestasi diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini semuanya rampung," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

    BACA: Senin Pekan Depan Jokowi Siap Teken Perpres Relaksasi DNI

    Jokowi mengatakan divestasi PT Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan Ibu Pertiwi. "Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatam kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua," kata dia.

    Menurut Jokowi, pelaksanaan divestasi PT Freeport harus dipercepat. Berdasarkan laporan yang ia terima, sejumlah tahapan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport sudah bisa dituntaskan. Antara lain pada September 2018, sudah ada tiga kesepakatan yang ditandatangani, yaitu investment agreement, sales and purchase Agreement, dan subscription agreement.

    BACA: Jokowi Minta ASN Tak Terjebak Ego Sektoral

    Jokowi mengatakan, masih ada beberapa tahap lanjutan yang perlu diselesaikan dan dipercepat. Terkait hal itu, Jokowi meminta laporan mengenai perkembangan beberapa tahapan yang harus segera dituntaskan.

    Laporan yang diminta mengenai penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, masalah tailing, isu perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pemilikan saham pemerintah Papua dan Kabupaten Mimika, dan hal-hal terkait jaminan fiskal, perpajakan, royalti, dan stabilitas investasi.

    Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat itu, di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan.

    Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cesium 137 dan Bahaya Radiasi Pada Tubuh Manusia

    Cesium 137 adalah bahan radioaktif yang digunakan berbagai industri dan pengobatan. Bila salah dikelola, bahan itu akan menimbulkan sejumlah penyakit.