Darmin Sebut Skema Pembelian Cadangan Beras Bulog akan Diubah

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang beras melayani pembeli di Pasar Rumput, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan produksi beras hingga akhir tahun 2018 mencapai 32,4 juta ton dengan total konsumsi beras mencapai 29,6 juta ton atau sekitar 2,4 juta ton dalam satu bulan, sehingga terdapat kelebihan produksi mencapai 2,85 juta ton. TEMPO/Tony Hartawan

    Pedagang beras melayani pembeli di Pasar Rumput, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan produksi beras hingga akhir tahun 2018 mencapai 32,4 juta ton dengan total konsumsi beras mencapai 29,6 juta ton atau sekitar 2,4 juta ton dalam satu bulan, sehingga terdapat kelebihan produksi mencapai 2,85 juta ton. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah bakal mengubah skema pembelian cadangan beras pemerintah yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog. Dia mengatakan skema baru ini akan mulai diberlakukan pada 2019.

    BACA: Darmin Ingin Industri Panel Kayu Kembali Berjaya 

    Menurut Darmin, skema baru pembelian beras  bakal dilakukan dengan menggunakan metode selisih harga beli (margin untung maupun rugi) dengan harga jual beras yang dilakukan oleh Bulog. 

    "Intinya, dengan uang yang sama, sekarang kami ubah metodenya. Yang diperhitungkan hanya marginnya, bukan total. Margin ini entah dari profit atau ruginya dia," kata Darmin ditemui usai memberikan keynote speech dalam seminar yang bertajuk "Adu Strategi Hadapi Perang Dagang" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 28 November 2018.

    Darmin menerangkan, selama ini skema pembelian cadangan beras untuk operasi pasar dilakukan lewat pemberian dana langsung kepada Bulog. Nantinya jumlah nominal dana diberikan kepada Bulog sesuai harga pembelian beras dari petani-petani dalam negeri.

    Misalnya, untuk mengelar operasi pasar dan melakukan pembelian beras dalam periode tertentu Bulog membutuhkan dan sebanyak Rp 1 triliun. Nantinya, Bulog mengajukan dana kepada pemerintah, dan kemudian dana tersebut dialirkan langsung oleh pemerintah untuk membeli beras oleh Bulog.

    Karena itu, dengan adanya skema baru tersebut pembelian cadangan beras akan dilakukan dengan skema selisih harga. Adapun, selisih yang dimaksud adalah selisih pembelian beras di petani dengan harga jual Bulog lewat gelaran operasi pasar.

    Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengklaim, skema baru pembelian cadangan beras pemerintah ini lebih menguntungkan dan efektif. Sebab, pada saat bersamaan pemerintah menjamin ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau sedangkan Bulog juga menjalankan tugas untuk mendistribusikan beras.

    Adapun, Darmin menolak jika diubahnya skema pembelian cadangan beras pemerintah berkaitan dengan realisasi penyaluran beras saat operasi pasar yang selalu lebih rendah dari target. "Jangan saya lah menjawab terlalu rendah atau nggak. Yang penting dengan uang yang sama sekarang (kami tetap bisa sediakan beras dengan harga terjangkau)," kata dia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan lembaganya telah mengelontorkan beras sebanyak 400.000 ton sejak Januari 2018. Hingga bulan November 2018, per hari Bulog telah menyalurkan beras lewat operasi pasar sebanyak 3000 ton per hari. Jumlah ini terhitung masih di bawah yang ditargetkan pemerintah yakni sebanyak 15.000 ton.

    Sebelumnya, Bulog tengah menyiapkan skema baru dalam melakukan operasi pasar. Dalam skema baru ini, operasi pasar akan dilakukan oleh Bulog hingga ke konsumen langsung (end user) bukan hanya di pasar-pasar. Dengan skema baru ini, penyaluran beras lewat operasi pasar menjadi lebih banyak sehingga harga beras juga ikut terjaga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.