Perkuat Ekonomi, Alumni ITS Minta Pemerintah Genjot 4 Sektor Ini

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Ignatius Jonan saat membuka acara International Business Summit Ikatan Alumni ITS 2018 di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu, 28 November 2018. Foto: Istimewa

    Menteri ESDM Ignatius Jonan saat membuka acara International Business Summit Ikatan Alumni ITS 2018 di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu, 28 November 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) menyoroti sejumlah sektor perekonomian yang perlu dioptimalkan guna menggenjot penguatan perekonomian yang berkelanjutan.  Sorotan ini dibahas dalam acara International Business Summit IKA ITS 2018 di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu, 28 November 2018. Menteri ESDM Ignatius Jonan membuka kegiatan tersebut.

    Baca: Ikatan Alumni ITS International Business Summit 2018

    Ketua Umum Pengurus Pusat IKA ITS Dwi Soetjipto mengatakan, sektor yang bisa digarap antara lain sektor maritim dan energi yang memiliki potensi ruang pertumbuhan yang sangat besar. Di samping itu, sektor lainnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor pariwisata yang dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan.

    "Perlu terobosan kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja sektor yang memiliki potensi besar yang memberikan dampak bagi penguatan ekonomi berkelanjutan," ujar Dwi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 28 November 2018.

    Apalagi, kata Dwi, pengembangan sektor-sektor tersebut kini bakal lebih mudah dengan adanya sestem perekonomian digital saat ini. Khususnya, sektor pariwisata yang telah menempati posisi ke-2 sebagai sektor penyumbang devisa terbesar saat ini. "Sedangkan potensi pariwisata masih sangat banyak dan tersebar luas di Indonesia," kata Dwi. 

    Dwi menyebut perkembangan ekonomi nasional sedang menghadapi tantangan sepanjang tahun 2018. Hal itu ditunjukkan dengan kinerja investasi yang belakangan relatif rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi situasi ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh masuknya trens industri 4.0 dan tahun politik menjelang ajang pemilihan presiden. 

    Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi sepanjang tahun 2018 diprediksikan mencapai Rp 730 triliun. Angka itu lebih rendah dibandingkan target Rp 765 triliun lantaran kinerja investasi sampai kuartal III 2018 justru menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal, selain konsumsi rumah tangga, sektor investasi menjadi sektor yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

    "Mengingat masih lesunya kinerja ekspor," kata Dwi. Belakangan, pertumbuhan impor tercatat lebih tinggi ketimbang ekspor. Dampaknya, defisit transaksi berjalan Indonesia mengalami pelebaran. Dari pertumbuhan impor itu, salah satu sektor impor yang ikut melonjak adalah impor bahan bakar minyak. 

    Atas persoalan itu, Dwi mendukung pemerintah agar menggalakkan pemanfaatan energi non fosil melalui kebijakan mandatori biodiesel B20 dan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti mikro hidro, angin, dan matahari. "Kami menyambut baik Permen ESDM No 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap oleh konsumen PT PLN (Persero)," ujar dia.

    Selain itu, Ikatan Alumni ITS mendorong penguatan sektor UMKM Indonesia. Pasalnya, menurut dia sektor tersebut merupakan pondasi dasar ekonomi di Indonesia. Dengan jumlah perusahaan UMKM yang mencapai 59,2 juta, ia menyebut sektor ini sebagai penggerak ekonomi sekaligus kontributor lapangan kerja paling besar dibandingkan sektor lainnya.

    "Era ekonomi digital dan industri 4.0 menjadi tantangan bagi Pemerintah Pusat, Daerah dan pelaku bisnis UMKM untuk dapat memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai penopang kinerja UMKM," tutur bekas Direktur Utama Pertamina itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.