Di Rapimnas Kadin, Jokowi: UMKM Dikeluarkan dari Relaksasi DNI

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin, 24 September 2018. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin, 24 September 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat masukan dari banyak kalangan usaha mengenai paket kebijakan ekonomi XVI. Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah dengan adanya kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

    Baca juga: JK: Relaksasi DNI, Tak Berarti Asing Bisa Langsung Masuk

    "Banyak masukan yang disampaikan kepada saya," kata Jokowi saat menutup Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo, Rabu 28 November 2018.

    Selain dari Kadin, Jokowi mendapat masukan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Menurut Jokowi, secara garis besar sudah tidak ada masalah dengan paket kebijakan ekonomi itu. "Mengenai Tax Holiday dan hasil ekspor sudah tidak ada masalah," katanya.

    Satu hal yang masih banyak dikhawatirkan oleh dunia usaha adalah kebijakan relaksasi DNI. Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini peraturan presiden mengenai paket kebijakan ekonomi itu belum ditandatangani. "Sehingga saya putuskan di tempat ini bahwa UMKM dikeluarkan dari relaksasi DNI," katanya.

    Keputusan itu disebutnya sebagai bukti keberpihakannya terhadap UMKM. "Jangan ragukan komitmen pemerintah terhadap UMKM," katanya.

    Indonesia saat ini memiliki 62 juta UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja hingga116 juta orang. "Saya sendiri juga alumni UMKM," kata  Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.