Jokowi Tutup Rapimnas Kadin 2018 di Surakarta

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin, 24 September 2018. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin, 24 September 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Surakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri sekaligus menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun 2018 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 28 November 2018.

    Baca juga: Rencana Jokowi Agar Kuliner di Rest Area Tol Lebih Bagus

    Jokowi yang mengenakan kemeja putih dibalut jas gelap disambut Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Tampak hadir dalam penutupan itu antara lain Mensesneg Pratikno, Menperin Airlangga Hartarto, Ketua DPR yang juga Wakul Ketua Umum Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, serta Mentan Amran Sulaiman.

    Rapimnas Kadin 2018 di Solo, Jawa Tengah, berlangsung mulai Senin hingga Rabu.

    Rosan melaporkan Rapimnas 2018 mengangkat tema "Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan".

    "Tema yang kami angkat ini bertepatan dengan situasi dan kondisi daya saing kita dalam dunia usaha. Juga untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

    Dalam Rapimnas ini, Kadin akan menyoroti paket kebijakan ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah. Ada tiga kebijakan dalam paket kebijakan ekonomi XVI tersebut. Yakni kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), tax holiday dan kewajiban membawa pulang Devisa Hasil Ekspor.

    "Perlu kami garis bawahi di sini memang tax holiday dan dana hasil ekspor (DHE) memang sudah dibicarakan bersama Kadin dan asosiasi. Tetapi untuk relaksasi DNI kami dari dunia usaha belum diajak bicara," beber Rosan.

    Karena itu Rosan meminta pemerintahan Jokowi program relaksasi DNI tersebut disosialisasikan kepada dunia usaha.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?