Produksi Freeport Turun, Pemkab Mimika Hati-hati Susun RAPBD 2019

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Renegosiasi Kontrak Freeport

    Renegosiasi Kontrak Freeport

    TEMPO.CO, Timika - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengantisipasi penurunan produksi tambang PT Freeport Indonesia. Antisipasi itu salah satunya dengan menetapkan proyeksi belanja daerah secara hati-hati dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2019.

    Baca: Gubernur Papua Tolak Proposal Inalum Soal Divestasi Freeport

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa, mengatakan komposisi pendapatan daerah setempat masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu transfer dari pusat atas bagi hasil penerimaan pajak royalti PT Freeport. Besarnya alokasi dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mimika dari pusat sangat bergantung dari produksi tambang PT Freeport.

    Di sisi lain, menurut Dwi, penerimaan daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah baru mencakup sekitar 8-10 persen dari total APBD Mimika yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahun. "Untuk menyusun RAPBD 2019 khususnya dari sisi belanja daerah kami harus sangat berhati-hati," katanya, Rabu, 28 November 2018.

    Dwi berharap rekan-rekan sejawat di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD agar menyusun belanja serealistis mungkin. "Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dimasukkan begitu saja. Kita tidak menghendaki terjadi defisit anggaran lagi di Pemkab Mimika," tuturnya.

    Menurut Dwi, penerimaan daerah yang bersumber dari sektor PAD selama ini baru sekitar Rp 200-an miliar per tahun. Angka itu belum cukup kuat untuk menopang belanja daerah yang mencapai triliunan rupiah.

    Dwi menyebutkan di sektor retribusi daerah masih terdapat banyak potensi yang belum digali dan bisa dikembangkan pada masa mendatang. Sebagai contoh, yaitu di kawasan Pelabuhan Paumako dan sejumlah pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan Rakyat (Pelra), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Di lokasi itu bisa dibangun pergudangan, sarana air bersih, lahan parkir kendaraan dan lainnya yang bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD Mimika.

    Hingga akhir November ini, penerimaan pajak daerah Mimika (di luar kontribusi Freeport) sudah terealisasi Rp 152 miliar dari target sebesar Rp 151 miliar. Adapun retribusi daerah sudah terealisasi sekitar Rp 20-an miliar atau sekitar 78 persen.

    Vice President PT Freeport Bidang Hubungan Pemerintahan Papua Jonny Lingga mengatakan saat ini Freeport menghadapi proses peralihan dari tambang terbuka (open pit) Grasberg ke tambang bawah tanah (underground). Aktivitas produksi tambang terbuka Grasberg diperkirakan akan ditutup pada Juni 2019. "Bulan Juni tahun depan tambang terbuka Grasberg ditutup. Metode penambangan semuanya beralih ke underground," kata Jonny.

    Kondisi itu, menurut Jonny, memberikan dampak pada penurunan produksi Freeport hingga 50 persen mengingat infrastruktur tambang bawah tanah belum sepenuhnya rampung. Produksi tambang Freeport diperkirakan akan kembali meningkat secara bertahap mulai 2020 dan mencapai puncaknya pada sekitar 2023 dan seterusnya.

    Baca: Inalum: Tidak Ada Walkout Dalam Rapat dengan Gubernur Papua

    Penurunan produksi tambang Freeport akan berdampak pada kontribusi perusahaan kepada negara (termasuk Pemkab Mimika selaku daerah penghasil) dan juga kepada lembaga-lembaga mitra lainnya yang mengelola dana Freeport seperti Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.