Darmin Nasution: Program Nawacita Terus Direalisasikan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 November 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 November 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Program Nawacita terus diupayakan untuk dapat terealisasi, salah satunya berdikari dalam ekonomi. Namun demikian, ketidakpastian ekonomi global terus melanda dan membuat kinerja indikator-indikator ekonomi tampak kurang optimal.
     
    BACA: Darmin Ingin Industri Panel Kayu Kembali Berjaya

    Menurut Darmin pemerintah merespons situasi ini dengan membuat kebijakan-kebijakan guna memperkuat neraca perdagangan dan mendorong investasi langsung. “Pemerintah telah memiliki dua langkah fundamental untuk memperbaiki keadaan, yakni kebijakan penguatan neraca perdagangan, yang dilakukan secara paralel dengan kebijakan stimulus investasi langsung melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI,” kata Damin dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 November 2018.

    Darmin menyampaikan hal itu saat melakukan dialog dengan para pelaku usaha dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri  atau KADIN Tahun 2018 di Surakarta, Jawa Tengah.

    Menurut Darmin kebijakan stimulus investasi langsung melalui kebijakan PKE XVI itu, terdiri dari tiga kebijakan yakni perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) hasil Sumber Daya Alam, menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.
     
     
    Sejak kuartal III-2017, kata dia, perdagangan ekspor barang dan jasa melambat dan menyebabkan transaksi berjalan menurun. Hal ini berimbas pada defisit transaksi berjalan yang semakin melebar.

    Darmin mengatakan dorongan terhadap investasi langsung diharapkan dapat meningkatkan surplus transaksi finansial secara jangka pendek sekaligus mengurangi defisit transaksi berjalan dalam jangka menengah.

    Dirilisnya PKE XVI pada triwulan III-2018, kata Darmin, telah mempertimbangkan beberapa momentum, antara lain stabilnya pertumbuhan ekonomi di level 5,17 persen, mulai masuknya dana asing, kondisi rupiah yang semakin menguat, kemudahan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), dan indikator ekonomi sosial yang membaik.
     
    Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah tengah mengoptimalkan kebijakan penguatan neraca perdagangan melalui dua cara, yaitu pengendalian impor dengan cara mengeluarkan kebijakan mandatory biodiesel B20, penjadwalan ulang Proyek Strategis Nasional (PSN), pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri  (TKDN) dan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor untuk 1447 komoditi. Juga insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor, memberikan kemudahan pelayanan dan pembiayaan untuk ekspor, serta percepatan pengembangan destinasi wisata utama nasional.
     
    “Keberhasilan realisasi kebijakan pemerintah tidak lepas dari dukungan dan kerjasama asosiasi dan pelaku usaha. Saya berharap kita bersama-sama dapat merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Darmin.
     
     
     
     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.