TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan baru pemerintah soal penyesuaian pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya tidak mempengaruhi penerapan mandatori penggunaan bahan bakar minyak dengan campuran biodiesel 20 persen atau mandatori B20.
Baca juga: Luhut: Jokowi Minta Dana Pungutan Ekspor CPO untuk Petani Kecil
"Presiden minta karena itu menyangkut dengan rakyat kecil jadi diambil dulu enam bulan ke depan, karena harga kelapa sawit turun," kata Luhut di Hotel Mulia Jakarta, Selasa, 27 November 2018. "Tidak ada pengaruh ke B20, karena sudah lebih 30 triliun cadangannya."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan publik tidak perlu khawatir bahwa dengan adanya kebijakan itu, BPDP-KS tetap memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program kelapa sawit lainnya.
"Program B-20, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan sebagainya tetap akan berjalan normal. Dana BPDP-KS lebih dari cukup,” ujar Darmin dalam keterangan tertulis, Senin, 26 November 2018.
Kemarin, pemerintah menyesuaikan pungutan ekspor terhadap CPO dan produk turunannya sesuai hasil rapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Penyesuaian diperlukan karena harga CPO belakangan ini terus menurun hingga 23 November 2018 menyentuh angka US$ 410 per ton.
“Kami membahas pergerakan harga yang menurun dengan sangat cepat pada seminggu terakhir. Padahal 8-9 hari yang lalu masih bertahan cukup lama di kisaran US$ 530 per ton,” kata Darmin.
Menurut Darmin, kondisi saat ini memang membutuhkan emergency measure untuk ikut membantu harga di level petani. Penyesuaian dari pungutan ekspor yang diputuskan dalam rapat Senin akan diterapkan untuk sementara waktu. Apabila harga sudah mulai membaik ke level US$ 550 per ton, pungutan akan dikembalikan ke mekanisme pungutan awal.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, kebijakan penyesuaian pungutan ekspor CPO diambil karena kondisi darurat.
