TEMPO.CO, Jakarta -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bakal mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 5,6 triliun dari Kementerian Keuangan untuk melunasi tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra kerja sama.
BACA: Pajak Rokok Rp 33 Miliar untuk Perkuat Keuangan BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris ditemui di Universitas Airlangga Surabaya, menyebutkan suntikan dana itu merupakan review kedua yang dihasilkan dari rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp 5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses," kata Fachmi, Senin, 26 November 2018.
Dia menjelaskan, review kedua tersebut merupakan lanjutan dari pertama yang dihasilkan sekitar dua bulan lalu. Dimana saat itu hasil review pertama memutuskan pemerintah menyuntik dana tambahan Rp 4,9 triliun, yang itu sudah dibayarkan kepada rumah sakit yang ditunggak, hanya saja belum melunasi semua tunggakan.
BACA: BPJS Kesehatan: Penyakit akibat Bekerja Habiskan Rp 300 Miliar
Mengenai suntikan dana tambahan tersebut, BPJS Kesehatan sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu terkait proses administratif pencairan dana. Proses administratif tersebut terkait penggunaan dana pemerintah yang besar itu.
Dia berjanji, begitu suntikan dana tambahan tersebut cair, BPJS Kesehatan akan segera mengoptimalkannya untuk membayar tunggakan-tunggakan rumah sakit beserta denda-denda yang sesuai ketentuan. Dana tersebut akan segera didistribusikan ke rumah sakit seluruh Indonesia sesuai dengan tagihan-tagihan masuk yang sudah diverifikasi.
"Kami mohon kepada rumah sakit untuk tetap melayani dengan baik. Komitmen ini komitmen kami bersama untuk tetap menjaga program ini tetap berkelanjutan," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.
