Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pajak Rokok Rp 33 Miliar untuk Perkuat Keuangan BPJS Kesehatan

Reporter

image-gnews
Diskusi Kongkow Bisnis Pas FM dengan tema BPJS Kesehatan Tekor? Bagaimana Mengatasinya? di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Diskusi Kongkow Bisnis Pas FM dengan tema BPJS Kesehatan Tekor? Bagaimana Mengatasinya? di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Keuangan mengalihkan Rp 33 miliar dana bagi hasil dari pajak rokok untuk Provinsi Riau guna memperkuat kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

BACA: BPJS Kesehatan: Penyakit akibat Bekerja Habiskan Rp 300 Miliar

Hal ini terungkap pada sosialisasi kebijakan pemotongan pajak rokok berdasarkan Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK 128 Tahun 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Riau di Pekanbaru, Senin, 26 November 2018.

Berdasarkan data Bapenda Riau, pemotongan sebesar 37,5 persen dana bagi hasil (DBH) pajak rokok itu langsung diterapkan pada triwulan III-2018. Total DBH pajak rokok pada triwulan III nilainya sekitar Rp 87 miliar, dan langsung dipotong Rp 33 miliar atau 37,5 persen.

BACA: Premi BPJS Kesehatan Akan Dievaluasi Setelah Pemilu 2019

Sisanya sekitar Rp 54 miliar atau 62,5 persen dari DBH tersebut masuk ke kas daerah Riau, yang akan dibagi lagi ke kabupaten/kota dengan rasio 30 persen pemerintah provinsi dan 70 persen untuk pemerintah kabupaten/kota.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi dalam sambutannya mengatakan, Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak rokok adalah cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Pajak rokok merupakan pajak provinsi yang besaran tarifnya ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian provinsi selanjutnya dibagi kepada kabupaten/kota untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

"Pada awalnya Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau berkeberatan bila pajak rokok dipotong sebab akan mengurangi pendapatan asli daerah 37,5 persen ataupun masih kurang dari bagi hasil pajak rokok yang diterima daerah," katanya.

Dengan telah diambil kebijakan pemerintah terkait pemotongan pajak rokok, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Riau harus mendukung karena kebijakan ini merupakan kontribusi atau bentuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung kelangsungan pelayanan BPJS Kesehatan di daerah Riau.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

4 jam lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

1 hari lalu

4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

Terdapat jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Pekerja Penerima Upah. Berikut perbedaannya.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

1 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan per Februari 2024, terdapat 268 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN.


Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Suasana Rumah Sakit Unpad. Foto : Unpad
Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

Tenaga kesehatan Rumah Sakit Unpad berasal dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Farmasi, dan Psikologi di Unpad.


7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Pemeriksaan katarak. Dok. KMN EyeCare
7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut ini daftar penyakit mata yang ditanggung BPJS Kesehatan termasuk pemberian kacamata dengan skema subsidi.


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

4 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.