Sabtu, 15 Desember 2018

Kemenhub Usulkan Truk Kelebihan Muatan Didenda Rp 1 Juta

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proses evakuasi truk mogok di jalan tol simpang susun Tomang, Jumat 19 Oktober 2018. Foto/PT. Jasa Marga.

    Proses evakuasi truk mogok di jalan tol simpang susun Tomang, Jumat 19 Oktober 2018. Foto/PT. Jasa Marga.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengusulkan kepada Mahkamah Agung menerapkan denda maksimal hingga Rp 1 juta bagi pengemudi truk yang melanggar aturan kelebihan muatan. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan usulan itu sudah disampaikan secara lisan kepada Mahkamah Agung agar hakim di Indonesia mengenakan denda pelanggaran kelebihan muatan Rp1 juta.

    Baca: Truk Mogok di Simpang Susun Tomang Berhasil Dievakuasi

    "Keinginan saya denda Rp 1 juta agar para pengusaha jera," katanya dalam kunjungan ke Unit Pelaksana Penambangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang Lampung Selatan, Senin, 26 November 2018.

    Selama ini, menurutnya, denda kepada pengemudi truk pelanggar aturan overdimention dan overload (ODOL) terlalu ringan yaitu rata-rata Rp 250.000 per pelanggaran. Padahal denda sebesar itu masih sangat kecil dibandingkan dengan tingkat kerusakan jalan akibat truk ODOL yang dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 43 triliun per tahun.

    Oleh karena itu, dia akan menghadap ke Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran agar semua hakim yang menyidangkan kasus pelanggaran muatan menerapkan denda maksimal.

    Budi melanjutkan pihaknya telah mengoperasikan 42 unit UPPKB di seluruh Indonesia guna menegakkan aturan hukum tentang pelanggaran kelebihan muatan. Penindakan pelanggaran berupa tilang, penundaan perjalanan 1x24 jam dan surat peringatan untuk pelanggaran over dimention.

    Untuk penindakan berupa penurunan muatan sebagai konsekuensi pelanggaran kelebihan muatan, Budi menegaskan wajib ditanggung oleh para pengusaha angkutan barang termasuk truk. "Jembatan timbang adalah pengawasan, risiko terhadap biaya penurunan barang tanggung jawab pengusaha," ujarnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penyerangan Polsek Ciracas Diduga Ada Konflik TNI dan Juru Parkir

    Mabes Polri akan mengusut penyerangan Polsek Ciracas yang terjadi pada Rabu, 12 Desember 2018 dini hari. Diduga buntut konflik TNI dengan juru parkir.