Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Palembang, Jokowi Soroti Masalah Harga Sawit dan Karet

Reporter

image-gnews
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, berjalan bersama Gubernur Sumsel Herman Deru beserta istri Febrita Lustia menyaksikan atraksi pencak silat saat menghadiri penganugerahan gelar kehormatan adat Komering Provinsi Sumsel di halaman Griya Agung Palembang, Ahad, 25 November 2018. Pemberian gelar yang berarti Raja Agung Pemegang Kekuasaan Tertinggi RI tersebut dilakukan dengan upacara adat khas Komering. ANTARA
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, berjalan bersama Gubernur Sumsel Herman Deru beserta istri Febrita Lustia menyaksikan atraksi pencak silat saat menghadiri penganugerahan gelar kehormatan adat Komering Provinsi Sumsel di halaman Griya Agung Palembang, Ahad, 25 November 2018. Pemberian gelar yang berarti Raja Agung Pemegang Kekuasaan Tertinggi RI tersebut dilakukan dengan upacara adat khas Komering. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut dua problem besar di Sumatera Selatan terkait dengan harga sawit dan karet yang jatuh di pasar global. "Di Sumsel ini memang ada dua problem besar yang harus diselesaikan bersama-sama, yaitu urusan yang berkaitan dengan harga karet dan sawit," kata Jokowi dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Palembang Sport and Convention Center di Kota Palembang, Minggu, 25 November 2018.

BACA: Ini Alasan Jokowi agar Bandara Lampung jadi Bandara Internasional

Namun ia menegaskan bahwa urusan sawit dan CPO ini bukan urusan mudah. Ia menambahkan sudah empat tahun ini pemerintahannya berupaya mengurus dan melobi Uni Eropa agar produk sawit Indonesia tidak dicegat sehingga bisa masuk ke pasar kawasan tersebut.

"Karena kita dicegat di Uni Eropa. Alasannya banyak sekali, tapi sebetulnya ini urusan bisnis," katanya.

Mereka, lanjutnya, juga jualan yang namanya minyak bunga matahari, Indonesia jualan minyak kelapa sawit sehingga masuk ke sana sekarang mulai dihambat-hambat. "Saya sudah kirim tim berapa kali bolak-balik agar sawit kita bisa diterima di sana sebanyak-banyaknya," katanya.

Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi juga telah bertemu Perdana Menteri dari Tiongkok. "Saya minta Tiongkok beli lebih banyak dari sekarang, saya minta tambahan. Saya to the point aja minta agar produksi di sini bisa diserap sehingga harganya bisa naik. Ada tambahan 500 ribu ton, itu banyak sekali. Tapi ternyata juga belum mempengaruhi harga pasar secara baik," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi mengatakan kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia berada pada posisi yang sangat besar dengan luasan 13 juta hektare atau peringkat satu di dunia. Sementara produksinya setiap tahun 42 juta ton. "Itu kalau dinaikkan truk berarti kurang lebih 10 juta truk angkut. Besar sekali jumlah ini," katanya.

Indonesia saat ini bersaing dengan Malaysia dan Thailand dalam hal pasar sawit namun tetap saja Indonesia merupakan produsen sawit terbesar. Oleh sebab itu Jokowi menegaskan bahwa mengendalikan hal itu tidak mudah. "Ini perdagangan internasional, ini perdagangan global. Tidak bisa kita pengaruhi mereka semua, tidak semudah itu," katanya.

Oleh sebab itu di dalam negeri sudah tiga bulan ini Jokowi memerintahkan agar menggunakan sawit sebagai campuran solar sebagai bahan bakar alternatif B20. Namun untuk itu diperlukan waktu setidaknya satu tahun untuk menunggu keberhasilan B10 agar kemudian sawit bisa diserap pasar lokal.

Sementara terkait karet, Jokowi juga menegaskan bahwa komoditas tersebut juga ditentukan pasar dunia yang tidak bisa dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. "Oleh sebab itu, sebulan yang lalu saya perintahkan kepada Pak Menteri PU, Pak Basuki. Pak Menteri, sekarang pengaspalan jalan harus pakai karet. Ini sebentar lagi yang di Sumsel kita akan beli langsung dari petani atau koperasi untuk beli getah karetnya. Dibeli langsung oleh Kementerian PU," katanya.

Jokowi juga meminta agar pembelian oleh pemerintah itu dipatok dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan haga pasar. Jokowi kembali menegaskan tidak mudah menyelesaikan hal seperti ini karena menyangkut produksi yang sangat besar namun ia berjanji pemerintah akan mengupayakan berbagai hal agar persoalan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalencana

13 menit lalu

Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto Sabtu, 17 Februari 2024/dok tim media Khofifah
Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalencana

Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, mulai dari Gibran, Bobby Nasution, hingga Khofifah.


Mendag Zulhas Pamit Lebih Awal dari Acara Hari Konsumen Nasional, Ada Apa?

44 menit lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Mendag Zulhas Pamit Lebih Awal dari Acara Hari Konsumen Nasional, Ada Apa?

Zulhas meminta agar puncak acara Hari Konsumen Nasional tetap berjalan meski tanpa dirinya.


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

2 jam lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

3 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

4 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

4 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.


Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

5 jam lalu

Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

11 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

12 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.