Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Core Tanggapi Pernyataan Tutut Soeharto Soal Swasembada

image-gnews
Putri sulung mendiang Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Indra Rukmana alias Mbak Tutut. TEMPO/Subekti
Putri sulung mendiang Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Indra Rukmana alias Mbak Tutut. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menanggapi pernyataan putri Presiden RI II Soeharto Tutut Soeharto di Twitter soal swasembada beras pada era Orde Baru. Menurut Piter, swasembada beras dan hampir semua swasembada pangan pada Orde Baru semu.

Baca juga: Soal Swasembada Beras di Era Soeharto, Begini Respons Netizen

Piter mengatakan semua pembangunan ekonomi di masa Orde Baru tidak didasarkan pada fondasi yang kuat. Masa Orde Baru yang dibangun hanya permukaannya saja sementara di dalam keropos dan penuh dengan korupsi kolusi dan nepotisme. "Jadi sebenarnya yang semu bukan saja swasembada pangan, tapi hampir di semua aspek," kata Piter saat dihubungi, Jumat, 23 November 2018.

Sebelumnya Tutut Soeharto menyebutkan pada era Orde Baru terjadi swasembada beras. "Alhamdulillah, pada era Orde Baru, atas kerja keras segenap rakyat Indonesia, kita berhasil swasembada beras," ujarnya dalam melalui akun Twitter-nya, @TututSoeharto49, Kamis malam, 15 November 2018.

Tutut Soeharto yang bernama lengkap Siti Hardijanti Indra Rukmana ini menambahkan, di masa orde baru itu, pemerintahan di bawah Presiden Soeharto malah memberi bantuan kepada negara-negara lain. "Kita juga memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang mengalami kekurangan atau krisis pangan pada waktu itu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Piter, keropos ekonomi Orde Baru yang tidak didasarkan kepada sistem yang benar ini, kemudian terbukti tidak mampu menghadapi tekanan pada 1997-1998 dan berbuah krisis.

"Tuntutan reformasi ekonomi pasca krisis sesungguhnya berisikan keinginan menghadirkan system yang baik, yang tidak KKN, yang memberikan sistem insentif yang benar kepada para pelaku ekonomi sehingga pembangunan yang terjadi bisa berkelanjutan," kata dia.

Jumat lalu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Faisal Basri mengatakan swasembada di zaman Orde Baru membuat negara Indonesia hampir runtuh. Faisal mengatakan itu, agar masyarakat jangan keliru memahami masa Orde Baru termasuk terkait pernyataan Tutut Soeharto dan Titiek Soeharto.

Rr. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tahun 2018di Jakarta, Jumat 20 Juli 2018. TEMPO/Subekti.
64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang masih eksis sampai saat ini.


Pasang Surut Hubungan Indonesia-Cina dalam Rentang 74 Tahun

23 hari lalu

Bendera Cina dan Indonesia. Shutterstock
Pasang Surut Hubungan Indonesia-Cina dalam Rentang 74 Tahun

Prabowo Subianto, memilih Cina sebagai negara pertama yang dikunjunginya, menandai pentingnya hubungan Indonesia-Cina.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

30 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

30 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Prabowo Sebut Rasio Pajak di Era Reformasi Kalah dari Zaman Orde Baru, Benarkah?

33 hari lalu

Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, saat melakukan Konferensi Pers usai acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Prabowo Sebut Rasio Pajak di Era Reformasi Kalah dari Zaman Orde Baru, Benarkah?

Prabowo Subianto, kembali menyinggung soal rendahnya rasio penerimaan pajak (tax rasio) terhadap PDB yang lebih rendah dari zaman Orde Baru.


Rasio Pajak di Era Orde Baru Sampai 14 Persen, Prabowo: Kenapa Sekarang Turun?

33 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Rasio Pajak di Era Orde Baru Sampai 14 Persen, Prabowo: Kenapa Sekarang Turun?

Prabowo Subianto menyinggung rasio penerimaan pajak saat ini yang lebih rendah dari era orde baru (orba).


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

38 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?


58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

42 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

Pada 12 Maret 1966, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Sukarno, berganti Orde Baru


Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

42 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur mengeluarkan lima tuntutan atas pembangunan IKN yang mengambil hak tanah masyarakat adat dan lokal.


Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Penggusuran untuk Pembangunan IKN: Pemerintah Otoriter seperti Orde Baru

42 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan warga yang menolak penggusuran untuk pembangunan IKN. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Penggusuran untuk Pembangunan IKN: Pemerintah Otoriter seperti Orde Baru

Sebanyak 16 organisasi masyarakat sipil menolak penggusuran warga untuk pembangunan IKN. Pemerintah disebut otoriter seperti pemerintah Orde Baru.