JK: Relaksasi DNI, Tak Berarti Asing Bisa Langsung Masuk

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT  Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba saat menghadiri pembukaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-12 di Brussels, Belgia, 18 Oktober 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan relaksasi daftar negatif investasi tak berarti membuat investor asing bisa langsung masuk ke Indonesia. Aturan ini tetap harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    Baca: JK Menerima Kunjungan Direktur Eksekutif Global Compact PBB

    "Tidak berarti dikeluarkan DNI itu langsung bisa asing (masuk), karena ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatakan itu hanya untuk UMKM. Tidak berarti hanya dikeluarkan saja dari daftar itu, tetapi tetap menunggu UMKM," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat, 23 November 2018.

    Wapres mengatakan dikeluarkannya puluhan bidang usaha kecil milik asing dari daftar negatif investasi (DNI) diatur dalam peraturan pemerintah, artinya masih ada undang-undang di atasnya yang harus diikuti.

    "Menyangkut usaha-usaha kecil yang dikeluarkan DNI itu hanya peraturan pemerintah, di atasnya juga ada undang-undang, seperti undang-undang UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang hanya mengizinkan itu kepada usaha-usaha kecil. Jadi berlaku undang-undangnya," kata JK.

    Pemerintah memperkecil daftar bidang usaha asing dalam DNI, atau dikenal dengan relaksasi DNI, dengan tujuan untuk mempermudah perizinan investasi masuk ke dalam negeri.

    Dari 54 bidang usaha, 25 di antaranya telah dikeluarkan dari DNI sehingga ditingkatkan kepemilikannya oleh modal asing hingga 100 persen. Ke-25 bidang usaha tersebut antara lain terkait jasa konstruksi migas, jasa pengeboran migas di laut, jasa internet dan telepon, industri farmasi dan jasa jajak pendapat atau survei.

    Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan relaksasi dalam bidang pajak atau menahan devisa hasil ekspor tersebut merupakan insentif untuk memudahkan masuknya investasi maupun modal dan keuangan.

    Perbaikan kinerja investasi yang belum tumbuh optimal dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk memperbaiki neraca pembayaran dan menekan defisit transaksi berjalan. "Kami sangat butuh aliran devisa untuk masuk, jadi kondisi tetap mendesak, meskipun dolar sempat reda. Kita harus waspada dan terus progresif, karena suatu saat akan kembali tekanan itu pada rupiah," kata Thomas.

    Pemerintah berupaya mengundang arus modal ke Indonesia, terutama ke investasi berbasis ekspor maupun substitusi impor, salah satunya dengan membuat sistem layanan elektronik terpadu (OSS).

    Dengan demikian, pemerintah berharap rencana insentif baru ini dapat mendukung neraca transaksi modal dan finansial yang selama ini masih mengalami surplus dan selalu diandalkan untuk membiayai defisit transaksi berjalan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.