Tim Privatisasi Merpati Segera Dibentuk, Apa Tugasnya?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat MA-60 Merpati Nusantara Airlines. TEMPO/Ika Ningtyas

    Pesawat MA-60 Merpati Nusantara Airlines. TEMPO/Ika Ningtyas

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk tim privatisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Hal ini dilakukan sebagai kelanjutan putusan perdamaian dengan kreditor atau homologasi yang telah disahkan Pengadilan Niaga Surabaya.

    Baca: Mantan Komisaris Ungkap 3 Alasan Investor Masih Minati Merpati

    Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aloysius K. Ro mengatakan akan membentuk tim privatisasi dalam waktu dekat. Tahapan tersebut merupakan bagian dari proses pelepasan kepemilikan saham pemerintah di Merpati Nusantara Airlines (MNA).

    “Kementerian Keuangan serahkan ke kami (Kementerian BUMN). Privatisasi lah intinya,” ujar Aloysius di Jakarta, Jumat, 23 November 2018.

    Aloysius mengatakan pemerintah nantinya dapat melepas 100 persen kepemilikan di MNA. Namun, keputusan tersebut berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

    Pemerintah, kata Aloysius, juga terus mempelajari putusan homologasi Pengadilan Niaga Surabaya untuk MNA. Hal tersebut termasuk kemampuan dari calon investor.

    “Kami belum bicara soal valuasi saham dan strukturnya seperti apa tetapi yang jelas kami mengundang strategis investor untuk MNA seperti amanat dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya,” katanya.

    Seperti diketahui, Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 2 menyebut rencana privatisasi dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR.

    Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi, PP Nomor 33 Tahun 2005 mengatur bahwa pemerintah harus membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi. Tim tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis tempat perseroan melakukan kegiatan usaha.

    Sebagai catatan, MNA memiliki total utang Rp 10,03 triliun kepada tiga kategori kreditur. Pertama, kreditur separatis atau jaminan kebendaan senilai Rp 3,33 triliun dengan pemegang tagihan terbesar Kementerian Keuangan senilai Rp 2,1 triliun.

    Kedua, kreditor konkuren senilai Rp 5,62 triliun. Tagihan terbesar untuk kategori tersebut dipegang oleh PT Pertamina (Persero) senilai Rp 2,6 triliun.

    Baca: Merpati Diminta Urus Izin Baru Sebelum Beroperasi Lagi

    Terakhir, tagihan dari kreditor preferen atau prioritas tercatat Rp 1,08 triliun. Jumlah tersebut menampung tagihan dari bekas karyawan dan kantor pajak.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?