Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

WWF Indonesia: Perlu Komitmen Politik untuk Pengelolaan Sawit

Reporter

image-gnews
Shutterstock.
Shutterstock.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -WWF Indonesia menilai komitmen politik sangat diperlukan dalam penerapan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, salah satunya telah diberlakukan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

BACA: Aktivis Naiki Kapal Minyak Wilmar, Luhut Minta Greenpeace Diaudit

"Kalau kita ingin mendorong pengelolaan sawit berkelanjutan bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan, salah satu faktor utama kunci suksesnya adalah kepemimpinan politik," kata Sustainable Palm Oil Program Manager WWF Indonesia Putra Agung kepada wartawan di Sintang, Kamis, 22 November 2018.

Komitmen politik tersebut telah ditunjukkan oleh Bupati Sintang Jarot Winarno yang memberlakukan sejumlah regulasi terkait pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, konservasi, dan sosial budaya.

BACA: 6 Aktivis Greenpeace Ditangkap, Wilmar: Itu Kapal Asing

Salah satu regulasi yang diterbitkan demi mendorong implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam industri sawit adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat untuk mengendalikan kegiatan pembakaran lahan untuk mengakomodasi kepentingan adat. Sintang adalah salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang terlibat dalam proyek Kemitraan Pertumbuhan Baik, dibantu oleh WWF Indonesia dan dibiayai Global Environment Facility melalui UNDP.

Program yang dijalankan sejak 2017 ini berfokus pada penghilangan rantai pasokan minyak sawit dan produksi dari deforestasi dan praktik yang tidak berkelanjutan. Di bawah proyek ini, WWF Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Sintang menunjukkan skema produksi minyak sawit berkelanjutan menggunakan pendekatan yurisdiksi di tingkat kabupaten.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi bagaimana seorang kepala daerah tidak hanya berkomitmen tetapi terjun langsung untuk menjamin bahwa produk atau komoditas yang dihasilkan di yurisdiksi tersebut bebas dari praktik tidak bertanggungjawab, dan pasar sebenarnya sangat mengharapkan itu," kata Agung.

Proyek ini dirancang untuk membantu petani mengadopsi praktik terbaik yang mencakup peningkatan input dan teknologi yang akan memungkinkan peningkatan produksi menggunakan lahan pertanian yang ada, tanpa perlu perluasan lahan. Salah satu kegiatan proyek adalah meningkatkan kapasitas petani kecil mandiri untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

Proyek ini dijalankan di empat desa di dua kecamatan dan melibatkan 300 petani kecil yang dikategorikan sebagai petani swadaya skala kecil yang terkait dengan rantai pasokan melalui agen lokal (sekitar 1-2 hektare per rumah tangga) dan petani kecil mengelola plot terkait dengan perusahaan skema plasma (10-15 hektare). Proyek ini akan berfokus untuk 300 pekebun mandiri yang dimiliki oleh 60 petani kecil.

Seperti banyak daerah di Indonesia, kelapa sawit adalah penggerak utama ekonomi di Sintang, yang menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat dan pekebun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan data statistik 2017, produksi minyak sawit di Sintang mencapai 935.941 ton yang berasal dari 168.107 hektare lahan. Sintang memiliki pekebun besar yang mengelola sekitar 9.000 hektare dan lebih dari 1.000 rumah tangga petani mandiri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

20 hari lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

21 hari lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

21 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

22 hari lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

22 hari lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

22 hari lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


Saat Tugu Yogya hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta Gelap Gulita Kampanyekan Earth Hour

25 hari lalu

Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta gelap gulita saat menggelar kampanye Earth Hour Sabtu (23/3). (Dok. Istimewa)
Saat Tugu Yogya hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta Gelap Gulita Kampanyekan Earth Hour

Selama 60 menit, gedung-gedung di area itu serentak mematikan lampu penerangannya sebagai bentuk dukungan gerakan Earth Hour.


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

26 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Menteri Teten Pamer Kelebihan Minyak Makan Merah di DPR: Murah hingga Dipuji Chef Juna

30 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Menteri Teten Pamer Kelebihan Minyak Makan Merah di DPR: Murah hingga Dipuji Chef Juna

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin minyak makan merah atau M3 bakal laku di pasaran sebagai alternatif minyak kelapa sawit.