Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2019, Karawang dan Bekasi Tertinggi

image-gnews
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 16 November 2018.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 16 November 2018.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019. Mayoritas kenaikan upah mengikuti PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dengan kenaikan seragam 8,03 persen, kecuali Pangandaran. “Keputusannya adalah 26 kabupaten/kota (kenaikannya 8,03 persen, dan satu kabupaten yaitu Pangandaran kenaikannya 10 persen,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arief di Gedung Sate, Bndung, 21 November 2018.

Baca: Tak Puas UMP DKI Jakarta 2019, Serikat Buruh Siap Demonstrasi

Ferry mengatakan, gubernur sengaja menggunakan kebijakan diskresi atau pengecualian untuk Kabupaten Pangandaran sehingga mendapatkan penetapan kenaikan upah paling besar, di atas ketentuan PP 78. “Diskresi ini berdasarkan kondisi dan situasi, yang dalam pandangan pemerintah provinsi Jawa Barat, Pangandaran akan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi baru ke depan,” kata dia.

Pangandaran misalnya tengah menunggu penetapan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata bersama Kabupaten Sukabumi. Ferry membandingkan, diantara dua daerah tersebut disparitas upah masih relatif besar kendati sama-sama diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Kabupaten Sukabumi saat ini sudah pada posisi Rp 2,791 juta, dibandingkan dengan Pangandaran Rp 1,716 juta, perbedaannya masih Rp 1 juta lebih. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan,” kata dia.

Ferry mengatakan, diskresi tersebut menjadi tuntutan buruh agar disparitas UMK antardaerah di Jawa Barat tidak lagi terlalu lebar. Gubernur menjanjikan akan mempertimbangkan usulan buruh tersebut, kendati belakangan diskresi tersebut diberikan hanya untuk Pangandaran. “Gubernur akan menginformasikan lebih detil kenapa ada daerah tertentu yang dipilih,” kata dia.

Ferry mengatakan, dalam Surat Keputusan Gubenrur Nomor 561/kep1220-yanbangsos/2018 tentang UMK di daerah Jawa Barat tahun 2019 ada tiga pengelompokan upah minimum di Jawa Barat. Kelompok pertama untuk upah yang sudah menembus Rp 4 juta. “Yaitu Kabupaten Karawang Rp 4.234.010,27, Kota Bekasi Rp 4.229.756,61, serta Kabupaten Bekasi Rp 4.146.126,18,” kata dia.

Kelompok kedua untuk upah minimum antar Rp 3-4 juta ada di 5 kabupaten/ktoa. Yakni Depok Rp 3.872.551,72, Kota Bogor Rp 3.842.785,54, Kabupaten Bogor Rp 3.763.405,88, Purwakarta Rp 3.722/299,94, serta Kota Bandung Rp 3.339.580,61.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara mayoritas berada di rentang upah Rp 2-3 juta. “Ada 15 kabupaten.kota yagn UMK 2019 pada posisi di atas Rp 2 juta,” kata Ferry.

Yakni Bandung Barat (Rp 2.889.744,63), Sumedang (Rp 2.893.074,72), Kabupaten Bandung (Rp 2.893.074,72), Kota Cimahi (Rp 2.893.074,71), Kabupaten Sukabumi (Rp 2.791.016,23), Subang (Rp 2.732.899,70), Cianjur (Rp 2.336.004,97), Kota Sukabumi (Rp 2.331.752,50), Indramayu (Rp 2.117.713,68), Kota Tasikmalaya (Rp 2.086.529,61), Kabupaten Tasikmalaya (Rp 2.075.189,31), Kota Cirebon (Rp 2.045.422,24), serta Kabupaten Cirebon (Rp 2.024.160,07).

Ferry mengatakan, kelompok terakhir dengan upah masih di angka Rp 1 jutaan. Yakni Garut (Rp 1.807.285,69), Majalengka (Rp 1.791.693,26), Kuningan (Rp 1.734.994,34), Ciamis (Rp 1.733.162,42), Pangandaran (Rp 1.714.673,33), serta Kota Banjar (Rp 1.688.217,52).

Mewakili buruh, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan masih banyak daerah dengan besaran upah minimum Rp 1 juta. “Kebijakan yang dibuat Gubernur Jawa Barat serba tanggung," ujarnya Rabu, 21 November 2018.

Sementara kelompok pengusaha menerima keputusan gubernur Jawa Barat tentang UMK kabupaten/ktoa 2019 kendati ada pengecualian untuk Kabupaten Pangandaran. “Masih sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku,” kata Ketua Apindo Jawa Barat Deddy Wijaya pada Tempo, Rabu, 21 November 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Srikandi PLN Beri Pelatihan Dasar Hukum Bisnis

35 hari lalu

Srikandi PLN Beri Pelatihan Dasar Hukum Bisnis

PT PLN (Persero) menyelenggarakan pelatihan dasar hukum berbisnis kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Binaan PLN.


Sambut Ramadan, PLN Tebar Promo Tambah Daya Listrik di Bulan Berkah

35 hari lalu

Sambut Ramadan, PLN Tebar Promo Tambah Daya Listrik di Bulan Berkah

Promo ini menjadi salah satu langkah hemat pelanggan untuk menyambut bulan Ramadan 2024.


Bamsoet Harap UMK Purbalingga Cepat Naik

7 Februari 2024

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Harap UMK Purbalingga Cepat Naik

Situasi menjelang pemilu turut mempengaruhi persentase kenaikan umah minimum kabupaten/kota.


Bertemu Prabowo, Warga Batam Minta Lapangan Kerja dan Kenaikan Upah

14 Januari 2024

Aksi spontan Prabowo mencium bendera palestina di depan para relawan di Lapangan Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Rabu 13 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Bertemu Prabowo, Warga Batam Minta Lapangan Kerja dan Kenaikan Upah

Ribuan relawan Prabowo Subianto antusias mengikuti acara silaturahmi bersama relawan, di Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Sabtu, 13 Januari 2024.


Terpopuler Bisnis: Janji Anies untuk Atasi Persoalan Upah Buruh, Gibran Bakal Gunakan Singkatan Lagi

11 Januari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan bersalaman dengan pendukungnya usai memberikan pidato politik di depan tokoh dan simpatisan Gorontalo di Grand Sumber Ria, Gorontalo, Senin, 8 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut Anies menyatakan akan memperbaiki sistem pendidikan, ekonomi, dan hukum untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua kalangan dengan agenda perubahan yang diusung pasangan calon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Terpopuler Bisnis: Janji Anies untuk Atasi Persoalan Upah Buruh, Gibran Bakal Gunakan Singkatan Lagi

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 10 Januari 2024, antara lain janji capres Anies untuk atasi persoalan upah buruh.


Anies Baswedan Janji Atasi Persoalan Upah Buruh: UU Cipta Kerja Tak Memberi Keadilan

10 Januari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan saat tiba untuk melakukan pertemuan dengan tokoh dan simpatisan Gorontalo di Grand Sumber Ria, Gorontalo, Senin, 8 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut Anies menyatakan akan memperbaiki sistem pendidikan, ekonomi, dan hukum untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua kalangan dengan agenda perubahan yang diusung pasangan calon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Janji Atasi Persoalan Upah Buruh: UU Cipta Kerja Tak Memberi Keadilan

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal mengatasi permasalahan upah buruh. Kritik UU Cipta Kerja.


Kementerian Investasi Permudahan Pelaku UMK Memperoleh SPP-IRT

13 Desember 2023

Kementerian Investasi Permudahan Pelaku UMK Memperoleh SPP-IRT

Dalam gelaran yang dilaksanakan di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan tersebut, pelaku UMK Perseorangan bisa langsung mengajukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS Berbasis Risiko.


Prabowo Soroti Upah Murah: Bangsa Indonesia Tidak Mau Jadi Bangsa UMR

10 Desember 2023

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara Deklarasi Relawan Pedagang Indonesia Maju (Rapim) mendukung Prabowo-Gibran di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. Relawan Pedagang Indonesia Maju (Rapim) mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Soroti Upah Murah: Bangsa Indonesia Tidak Mau Jadi Bangsa UMR

Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyoroti upah murah. Dia menyebut bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa UMR.


Ketahui Perbedaan UMK dan UMR dalam Sistem Pengupahan

5 Desember 2023

Ketahui perbedaan UMK dan UMR dalam sistem pengupahan supaya tidak tertukar. Begini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Ketahui Perbedaan UMK dan UMR dalam Sistem Pengupahan

Ketahui perbedaan UMK dan UMR dalam sistem pengupahan supaya tidak tertukar. Begini penjelasan lengkapnya.


Daftar UMK Jawa Barat 2024 Tertinggi dan Terendah, Buruh: UMK Tidak Sesuai Harapan

4 Desember 2023

Buruh tani menuang getah karet hasil panen di perkebunan karet Desa Mandalasari, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat, 26 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi karet di Indonesia pada 2022 mencapai 3,14 juta ton atau naik sebanyak 0,64 persen dibandingkan pada 2021 yang sebesar 3,12 juta ton. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Daftar UMK Jawa Barat 2024 Tertinggi dan Terendah, Buruh: UMK Tidak Sesuai Harapan

Kota Banjar jadi daerah UMK paling rendah di Jawa Barat, daerah mana yang paling tinggi? Bagaimana respons buruh?