Proyek Geotermal di Sumatera Barat Masih Menuai Penolakan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kembangkan Geotermal, RI Tertinggal dari Filipina

    Kembangkan Geotermal, RI Tertinggal dari Filipina

    TEMPO.CO, Jakarta - Proyek geotermal atau panas bumi di kaki Gunung Talang, Sumatera Barat, belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka yang sebagian adalah petani ini, berduyun-duyun menjaga lokasi proyek agar tidak dimasuki oleh pihak konsorsium PT Hitay Daya Energy.

    Baca: Pemerintah Terbitkan Izin 25 Titik Geotermal

    Namun dalam dua hari terakhir, masyarakat mengaku khawatir karena dua unit truk Brimob dan Sabhara Polri mendatangi Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, tak jauh dari lokasi proyek. “Kami ketakutan,” kata Rizal, warga Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, saat dihubungi, Senin, 19 November 2018. Lembang Jaya adalah salah satu lokasi proyek yang berada di kaki gunung setinggi 2.500 meter ini.

    Rizal menjelaskan bahwa ketakutan muncul lantaran tiga orang warga Lembang Jaya sebelumnya telah ditangkap polisi. Mereka ditangkap karena diduga merusak mobil pengelola geothermal saat berlangsungnya aksi penolakan pada November 2017.

    Masyarakat, kata Rizal, sebenarnya menolak proyek ini karena di sanalah lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencarian mereka. Masyarakat sekitar menggantungkan hidup dengan menanam padi, kentang, cabe, hingga bawang merah. “Dengan hasil itu, kami menyekolahkan anak-anak,” ujarnya.

    Keterlibatan PT Hitay Daya Energy, dan juga PT Dyfco Energy, bermula ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan  keduanya sebagai pemenang lelang atas wilayah kerja panas bumi (WKP) Gunung Talang-Bukit Kili, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, akhir Oktober 2016. Konsorsium pimpinan Hitay, perusahaan asal Turki, ini mengalahkan PT Pertamina (Persero) yang menguasai mayoritas pembangkit geotermal, dalam lelang WKP Gunung Talang. Setelah ditetapkan sebagai pemenang, Hitay ditargetkan bisa beroperasi pada 2021.

    Menurut Direktur Panas Bumi Kementerian Energi saat itu, Yunus Safulhak, Hitay Investment Holding memenangi lelang lantaran menawarkan harga jual listrik panas bumi US$ 12,75 sen per kilowatt-jam (kWh) untuk WKP Gunung Talang. Adapun Pertamina mematok harga US$ 13,6 sen per kWh.

    Saat ini, blok seluas 27 ribu hektare ini memiliki potensi listrik panas bumi hingga 65 megawatt (MW). Pemerintah menyasar potensi energy 20 MW untuk pembangkit listrik.

    Selain di lokasi proyek, gelombang protes juga tersiar secara online. Di twitter, tagar #SaveGunungTalang mencuat. Salah satunya disuarakan oleh Walhi Sumatera Barat, yang ikut mendampingi warga di sekitar lokasi proyek.

    “Saat ini kondisi Gunung Talang kembali mencekam dengan kedatangan dua unit mobil korps Brimob Kepolisian ke lokasi pembangunan proyek Geotermal yang ditengarai akan membekingi PT Hitay,” tulis pihak Walhi Sumba dalam akun twitternya, @WalhiSumbar, Sabtu, 17 November 2018.

    Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Barat, Chaus Uslaini, membenarkan bahwa Rizal merupakan warga di salah satu lokasi proyek PT Hitay Daya Energy. Walhi bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan Nurani Perempuan, ikut mendampingi Rizal dan warga Lembang Jaya.

    Menurut Chaus, masyarakat khawatir karena pihak PT Hitay masih mencoba masuk ke lokasi proyek. Meski sejumlah personel kepolisian yang tadinya datang, sudah beranjak pergi, namun warga masih tetap berjaga di lokasi.

    Masyarakat Lembang Jaya, kata Uslaini, sebenarnya ingin mendengar secara langsung analisis para ahli terkait dampak negatif dari proyek geotermal, seperti yang terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan perusahaan dan pemerintah jika terjadi kegagalan teknologi atau human error dalam proyek ini.

    Terakhir, warga juga ingin meminta kepastian soal jumlah lokasi yang akan dieksploitasi dari 27 hektare luas izin yang dikantongi perusahaan.

    Baca: Ini Kendala Chevron dalam Pengembangan Proyek Panas Bumi

    Direktur Panas Bumi, Kementerian Energi saat ini, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Hitay sebagai pimpinan konsorsium proyek. “Mereka juga update terus perkembangannya,” kata dia. Kementerian Energi pun juga akan segera menyampaikan rilis lengkap soal masalah yang terjadi di lokasi proyek geotermal ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.