Luhut: Revisi DNI Tekan Defisit Transaksi Berjalan di 2019

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi daftar negatif investasi (DNI) dalam paket kebijakan ekonomi 16 memang belum bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan atau CAD dalam waktu dekat. Namun Luhut optimistis tahun depan defisit transaksi berjalan akan lebih baik. 

    Baca: Luhut Pandjaitan: Keadaan Rupiah Baik baik Saja

    "Kalau sebulan ini nggak, lah. Tahun depan pasti lebih baik, karena impor terlalu banyak, karena ekspor kita industri kita tidak susun dengan bagus, tidak terintegrasi," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin, 19 November 2018.

    Luhut menjelaskan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk melakukan integrasi untuk memperbaiki ekspor. "Sekarang Morowali kita integrasi, Weda bay integrasi, mulai listrik, tambang smelter pelabuhan. Jadi cost-nya rendah," kata dia. 

    Dengan adanya integrasi itu, menurut Luhut, Indonesia bisa melakukan ekspor stainless steel dalam waktu 3 tahun ke depan. 

    Sebelumnya, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai isi paket kebijakan ekonomi ke-16 lebih untuk meningkatkan investasi dan mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE). Ia mengatakan kebijakan yang baru dirilis pemerintah itu tidak akan bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan (CAD) dalam waktu singkat.

    "Saya melihat kebijakan satu dan dua lebih ditujukan untuk meningkatkan investasi asing sementara kebijakan tiga lebih untuk meningkatkan pemanfaatan hasil ekspor," kata Piter saat dihubungi, Sabtu, 17 November 2018.

    Jumat lalu, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Paket tersebut berisi tiga poin. Pertama, perluasan fasilitas pengurangan PPh Badan. Kedua, relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Dan ketiga, pengaturan DHE melalui Special Deposit Account (SDA).

    Menurut Piter, dampak jangka panjang paket kebijakan ekonomi 16 adalah membantu perbaikan neraca perdagangan (trade balance). Tapi, kata Piter, perlu waktu yang cukup panjang. "Sementara di jangka pendek bisa terjadi justru impor barang modal yang melonjak," ujar Piter.

    Baca: Soal Suap Meikarta, Luhut: Mereka Bilang Izin Sudah Beres

    Piter meyakini kebijakan terbaru pemerintah ini memiliki tujuan dan berdampak baik bagi ekonomi Indonesia, tapi tidak akan bisa memperbaiki CAD dalam jangka pendek.

    HENDARTYO HANGGI

    Simak berita menarik lainnya terkait Luhut hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.